Lombok Barat ( postkotantb.com ) - Rapat Paripurna Dewan l tentang pandangan umum terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun anggaran 2016. Rapat hari lalu yang banyak mengkritisi hal itu, beberapa fraksi dari Lobar mempertanyakan sejumlah kinerja Eksekutive salah salah satunya yang menyebabkan beberapa pemgembalian dana hibah sebesar 338 lebih pada tahun 2015 lalu. Selain itu Dewan mempertanyakan tentang merujuk pada hasil temuan BPK terkait Aset Daerah terhadap pemanfatan Aset daerah. Kemudian Dewan juga mempertanyakan besar pendapatan Daerah PT Tripat Kabupaten.
Sekda Lobar H.Moh. Taufiq menanggapi dingin kritik yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) saat Sidang Paripurna Kemarin lalu. Menurutnya, hal itu tidak relevan dengan maksud dan tujuan dari Sidang Paripurna.
Sebelumnya saat sidang berlangsung, beberapa politisi Giri Menang merasa kecewa dengan kinerja eksekutif saat menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna DPRD yang mengagendakan pandangan umum gabungan fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Lobar Tahun 2016.
Berselang beberapa menit dibuka oleh H. Moh. Nursaid, hujan intrupsi diarahkan ke pihak eksekutif yang saat itu dipimpin oleh Sekda Kab. Lobar mewakili Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang saat bersamaan berhalangan hadir. Politisi dari PKPI, H. Ahmad Zaenuri menganggap tidak ada artinya melakukan rapat karena serapan anggaran di tahun 2017 masih kecil.
" Sampai bulan ini belum mencapai 30%. Apa artinya kita paksakan APBD murni 2018, jika kinerja eksekutif nol!,” tegasnya lantang seraya mengakui kecewa terhadap SKPD yang tidak membelanjakan uangnya.
Hal senada diucapkan, anggota dari fraksi PKB H. Jamhur mempersoalkan pembangunan nfrastruktur yang di tahun 2017 ini belum dimulai.
“ Alasannya klasik, administrasi belum selesai. Termasuk di Dikbud hanya beralasan, sekretarisnya belum ada,” kritiknya.
Menanggapi kritik pihak legislatif seusai sidang berlangsung, Taufiq menganggap kritik mereka tidak tepat waktunya.
" Kritik mereka tidak relevan. Sidang Paripurna ini kan untuk membahas LKPD (baca: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2016. Masak mengkritisi tahun anggaran sekarang?," ujarnya balik bertanya.
Menurut pria senior di jajaran birokrasi Lobar ini, serapan anggaran tahun ini terus dievaluasi.
" Kita akan Rapim II besok tanggal 6. Di rapim itu, kita evaluasi seluruh kinerja SKPD termasuk serapan anggarannya. Kita akan tanya, kenapa capaiannya kok masih rendah? Kita tanya sebabnya," terangnya seraya mengucap menyampaikan apresiasinya terhadap pengawasan para legislator Giri Menang itu.
Rapat Paripurna kali ini menyajikan pandangan 3 Fraksi Gabungan yang secara umum memberikan catatan terhadap draft yang diberikan oleh pihak Pemkab Lobar. Hal tersebut disampaikan dengan sangat lancar oleh H. Rauhul Amin, politisi anyar yang menggantikan posisi H. Yakti dari Partai Golkar ini. (wan)
0 Komentar