Lombok Barat (postkotantb.com) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melakukan launcing SIPADI yang bekerjasama dengan Telkom Indonesia program padi di ruang rapat Umar Maye Rabu (05/07).
Kepala Bapenda Hj.Lale Prayatni yang dikonfirmasi diusai helatan acara tersebut mengatakan, target PAD tahun 2017 sekarang ini 238 jika dibanding tahun kemarin lebih rendah yaitu 209, tapu kalau dilihat dari rupiahnya justru lebih tinggi sebenarnya. Jika dilihat dari Perda Lobar yang dicabut, misalnya HO yang ada di perijinan itu targetnya 1M, yang sudah tidak diperbolehkan lagi, sehingga pendapatan PAD menjadi berkurang, termasuk perda pajak air tanah yang sudah dicabut sehingga targetnya berkurang. Namun disisi lain lanjut Lale, targetnya ada yang berkurang dan ada yang bertambah.
" Contohnya di Dinas Kominfo terkait ditahun di 2012 lalu target retribusi PAD menara 1,6, sedangkan yang sudah terbayar 400 sampai dengan akhir 1016 sehingga terjadi piutang regulasi sebesar 1,2 dan itu yang akan masuk di tahun 2017 sehingga target di Kominfo naik ditambah 1,2 itu,"terangnya.
Kedepan lanjut mantan Kepala D8speeindag ini, ditahun mendatang PAD ini semakin bertambah naik, tambahnya, yang dimana antara SKPD dan kami yang ada di Bapenda khususnya, berat memang, karena pajak itu semuanya ada di Bapenda, ungkapnya. Untuk mencapai target target pajak itu pihaknya harus memiliki cita cita yang setinggi mungkin. Seperti Strategi dan inofasi baru yaitu SIPADI yang sudah di louncing sekarang.
Lebih jauh dikatakannya, di 13 SKPD penghasil PAD terbesar yang terintegrasi dalam sistim program SIPADI ini, pihaknya memiliki perubahan Perbup NPBPD, dimana memberikan kemudahan didalam memilah milah jenis pajak, karena sistem yang dulu pembayarannya digabung gabung, tapi sekarang sudah ada pemilahan.
Selain itu, pihaknya melakukan setiap dua minggu sekali efaluasi kepada setiap juru tagih untuk setiap penagihan, dimana dan laporanya seperti apa, karena akan dipertanyakan tentang kendala dan kekurangan untuk mengetahui sebab akibatnya, Bapenda juga mencoba melakukan pemutakhiran data PBB di wilayah Batu Layar, karenanya dibutuhkan biaya yang sangat besar seperti disetiap satu Kecamatan.
"Kemudian untuk disetiap Hotel dan Restaurant akan dibuatkan Plang terkait 10 persen pajak yang akan dikenakan. Langkah ini dihimpun dari Daerah luar sebagai referensi, karena ini juga belum pernah ada semacam Plang di Lobar ini. Langkah lainnya adalah SKPD yang mengadakan rapat rapat itu, akan dikenakan pajak 10 persen." tandasnya
Menutup wawancara kemarin, louncing sekarang ini adalah penginputan pelaporan jadi nanti di SKPD bendahara setiap ada eksekusidapat pembayarannya harus di input melalui sistem PADI sehingga dimonitoring langsung oleh Bapeda, bisa dilihat oleh Bupati dan Sekda. Aplikasi ini akan terus dikembangkan sampai menuai hasil yang maksimal. (dd)
0 Komentar