Mataram (Post Kota NTB)-Harus di akui apesiasi masyarakat terutama para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap lembaga pelayanan yang legal (sah) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku masih relatif rendah. Pernyataan ini di sampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja provinsi Nusa Tenggara H. Wildan saat membuka acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) ASPATAKI di Mataram (13/7).
Wildan menjelaskan banyak nya masyarakat yang menggunakan jalur ilegal untuk bekerja ke luar negeri karena pengetahuan tentang pentingnya dokumen keimmigrasian serta kontrak kerja. Selain itu banyaknya calo yang mengiming imingi para calon tki dengan melewati jalur pintas menyumbang peningkatan angka tki yang bekerja keluar negeri melalui jalur ilegal.
Pihaknya kata Wildan terus berupaya menekan jumlah tki ilegal. Saat ini lanjut Wildan pemerintah telah melaksanakan berbagai program terobosan seperti pelayanan satu atap, penyediaan dana bergulir untuk membantu para tki dalam pembiayaan, serta kerjasama dengan pihak pihak yang mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap tki.
Selain itu pemerintah sambung Wildan telah mengupayakan berbagai cara untuk peningkatan keterampilan dan kecakapan kerja tki dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Di harapkan dengan berbagai macam program yang di berikan pemerintah tersebut dapat meminimalisir jumlah tki ilegal.
“persoalan yang kerap muncul dalam pemberangakatan tki keluar negeri biasanya tidak terlepas dari kelengkapan dokumen serta berbagai kelemahan lainnya, sehingga perlindungan terhadap tki kita di luar negeri menjadi lemah.” Jelasnya.
Ketua DPD ASPATAKI NTB Lalu Didiek Yuliadi menyatakan, pihaknya menyadari masih banyaknya masyarakat yang memilih jalan pintas untuk bekerja keluar negeri. Namun ia juga mengkritik berbelitnya birokrasi yang membuat calon tki enggan untuk mengurus kelengkapan dokumen. Didiek pun meminta pemerintah untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit tersebut dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus segala jenis kelengkapan dokumen perjalanan.
Namun Didiek juga mengapresiasi pelayanan satu atap yang memudahkan masyarakat mengurus dokumen, menurutnya pelayanan satu atap tersebut selain terkonstrasi dalam satu lokasi juga memangkas waktu dan biaya. Aspataki kata Didiek akan menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan dan memberangkat calon tki melalui jalur resmi.
“kami hadir sebagai mitra kerja pemerintah, kami akan selalu berkordinasi dan bersinergi dengan pemerintah demi meminimalisir jumlah tki yang berangkat melalui jalur ilegal.” Ucapnya.
Lombok sendiri merupakan daerah ke empat tersebar pengirim tki ke luar negeri. Data Disnaker Prov NTB menyebutkan setidaknya setahun NTB mengirimkan tki sebanyak 5 ribu orang yang bekerja ke negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei dan Singapura. Selain itu negara tujuan lainnya adalah negara di Asia Pasifik seperti Korea, Jepang dan taiwan. (RZ)
0 Komentar