Sumbawa Barat (postkotantb.com) - Proyek raksasa pembangunan Smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat bahan tambang di Sumbawa Barat hingga kini tampak menggantung.
Pemerintah Daerah dilaporkan belum bereaksi terkait munculnya protes masyarakat dan lembaga sosial terkait aktifitas clearing atau pembersihan area konstruksi Smelter di Benete, Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat.
Menggantung karena, paska batas akhir perpanjangan izin ekspor konsentrat PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Agustus 2017, AMNT justru baru bereaksi. Padahal Menteri ESDM, Ignasius Jonan menegaskan Permen Nomor 1 Tahun 2017 tentang kebijakan relaksasi keringanan izin eksport, mewajibkan AMNT menunjukkan progress yang efektif membangun Smelter jika ingin memperoleh izin ekport.
Buktinya, dari 50 jenis izin pembangunan Smelter yang disyaratkan, belum satupun dilaksanakan AMNT padahal, izin ekspor enam bulan pertama berakhir. Terutama soal izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tapi aneh, hingga kini Menteri LH dan ESDM diam menyikapi cara ‘Terabas’ yang dilakukan AMNT.
“Nah, baru datang utusan PT AMNT dan Konsultan AmdaL Aman Industries bahwa kajian Amdal baru akan dimulai Maret 2018. Dan mereka melakukan sosialisasi pada 22 Agustus,” kata Camat Maluk, Anugerah, di Maluk, Jum’at ( 11/7).
Camat mengakui keanehan dalam pelaksanaan proyek ini menjadi pertanyaan banyak pihak. Hanya saja, ia menegaskan belum ada instruksi apapun dari Bupati atau pemerintah kabupaten.
Dampak Polusi dan Aktifitas Smelter Rugikan warga
Sementara itu, aktifitas pengeprasan bukit demi perataan area Smelter hingga kini masih berlangsung. Aktifitas proyek yang berjarak kurang dari 100 meter dari pemukiman penduduk tersebut menimbulkan polusi dan dampak lungkungan lainnya.
Warga Desa Benete berulang kali memprotes polusi udara yang ditimbulkan dari pengerukan dan perluasan area dari pagi hingga malam hari. Pemerintah kecamatan setempat pun mengakui, suara dan polusi menimbulkan protes masyarakat.
“Secara pribadi, saya sebagai Camat terganggu. Begitupun warga saya. Suara alat berat keras mengganggu,” terangnya lagi.
Warga terdampak akibat aktifitas proyek tadi, kata Anugerah lebih dari 400 kepala keluarga. Warga ini meminta perusahaan bertanggung jawab.
“Kami minta Bupati dan AMNT bertangung jawab. Tidak jelas sosialisasinya. Polusi debu menyelimuti pemukiman kami,” kata, Lukman, warga Benete.
M.Saleh, pengusaha dan warga Maluk mengatakan akibat aktiftas alat berat dan polusi udara, ia mengaku menderita kerugian besar. Peternakan Ayam petelur miliknya mengalami penurun omzet telur.
“Sehari saya bisa produksi telur, 35 tray atau papan. Satu papan 30 butir. Sekarang akibat polusi dan bisingan alat berat, produksi telur turun 10 papan atau 300 butir perhari. Ayam dipeternakan kami stress,” kata dia, keras.
Tidak hanya itu, ia menuding management AMNT sengaja menarik ulur konflik dampak Smelter ini karena tujuan tertentu. Pembangunan Smelter adalah aktifitas besar dan berdampak luas. Tidak hanya clearing area konstruksi, clearing juga semestinya dilakukan kepada area terdampak seperti pemukiman penduduk, sarana pertanian peternakan dan perikanan.
Muhammad Saleh, SE pengusaha dan tokoh masyarakat setempat.
“Itu gunanya Amdal di buat dulu. Untuk memastikan area konstruksi benar benar clear. Itu harus dilakukan pihak Aman. Tapi faktanya mereka mengabaikan itu. Ini cara mengulur waktu dan tidak serius,”kata Saleh.
Tidak hanya itu, trik adu domba dan mengulur waktu dilakukan oknum management Aman terhadap pembebasan lahan yang terdampak kepada warga.
Upaya kompensasi lahan terkesan digantung, tidak pasti dan tanpa keputusan. Kondisi ini sama saja memancing reaksi masyarakat untuk mmenghentikan kegiatan Smelter ini.
“Ada apa Arifin Panigoro dan Menteri Jonan. Rakyat KSB dan NTB dipermainkan Arifin kalau begini,” tandasnya.
Sementara itu,wartawan berusaha menghubungi Presiden Direktur AMNT, Rahmad Makasau soal ini. Sayang, Rahmad enggan menjawab. Konfirmasi dilakukan melalui SMS juga tidak dijawab. Demikian pula dengan Wudi Raharjo Manager Mining dan Manager SR Syarifuddin Djarot juga enggan merespon. (ZM/Edi)
0 Komentar