Mataram (poskotantb.com)- Kebijakan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI, Muhadjir Efendy yang menerapkan Full Day School (FDS)
mendapat penolakan dari warga Nadhlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Ribuan warga NU ini menggelar unjuk rasa di kantor gubernur Rabu (16/08/2017)..
Dalam orasinya mereka menyatakan kebijakan Effendy sangat tidak populer dan
tidak akan memberikan nilai tambah pada dunia pendidikan. Bahkan penerpan FDS
harus di cabut. Mereka juga meminta pemerintah Provinsi NTB untuk menolak FDS
tersebut.
Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang menerima para pengunjuk rasa
menerima aspirasi yang disampaikan warga Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi NTB
terkait penolakannya terhadap kebijakan penerapan Full Day School (FDS) . “Saya
sebagai Gubernur menerima secara resmi aspirasi ini dan saya akan sampaikan
aspirasi ini sebagai bagian dari aspirasi warga NTB,” ungkap Gubernur yang
didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si.
Di hadapan ratusan pengurus dan santri yang ikut unjuk rasa, Tuan Guru Bajang
mengatakan aspirasi yang disampaikan itu mengandung pesan dan nilai yang baik
bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di pondok pesantren. TGB
menghimbau seluruh warga NU untuk tetap menjaga serta mendoakan bangsa dan daerah
agar tetap aman.
“Saya mengajak semua, warga Muhammadiyah, Warga NU,
Warga Nahdatul Wathan, dan kita semua sebagai masyarakat NTB, kita jaga NTB
kita, kita kokohkan persatuan. Dan kita doakan negara kita agar semakin maju,”.
Harap TGB.
Terkait dengan kebijakan Full Day School tersebut, TGB menyampaikan bahwa
diperlukan komunikasi dan penjelasan secara detail dan utuh kepada seluruh
elemen masyarakat tentang esensi kebijakan tersebut. Sehingga, dengan dialog
dan komunikasi yang baik dapat menghilangkan barbagai kekhawatiran yang muncul
di tengah masyarakat.
“Ada pemahaman bahwa penguatan pendidikan karakter yang akan diterapkan dalam
FDS itu tidak menyebabkan pengaruh buruk terhadap satu insitusi atau sistem
pendidikan yang sudah jalan,” Jelas Gubernur ahli tafsir tersebut.
TGB meminta pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk
lebih mengintensifkan sosialisasi, diskusi dan dialog untuk menerima masukan
dari berbagai komponen masyarakat. “Jadi, lebih banyak diskusilah,” terang
TGB.(rd)
0 Komentar