Gubernur NTB : Imigrasi Harus Buka Informasi Terkait Proses Pembuatan Pasport

Mataram (postkotantb.com)-Mengantisipasi munculnya praktek-praktek penipuan dalam proses pengurusan passport dan dokumen-dokumen perjalanan luar negeri lainnya, Kantor Imigrasi diharapkan dapat membuka informasi yang seluas-seluasnya kepada masyarakat tentang prosedur dan hal-hal yang perlu dilakukan masyarakat ketika mengurus dokumen keimigrasian.

Dibutuhkan inovasi pelayanan yang dapat  memberi kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses dan mendapatkan layanan tersebut secara cepat, tepat, mudah dan terjangkau. Bila perlu manfaatkan momen car free day (CFD) di Jalan Udayana Mataram yang setiap hari Minggu ribuan orang berlalu lalang di tempat itu untuk menyosialisasikan pelayanan imigrasi kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut di sampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat menerima kunjungan Kepala Kantor Imigrasi NTB, Dudi Iskandar bersama sejumlah staf.  

TGB menghimbau agar kantor imigrasi membangun sistem yang kuat, solid dan sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pelayanan keimigrasian. Hal itu penting, kata TGB karena masyarakat menaruh ekspektasi tinggi pada Imigrasi, terutama terkait pelayanan. Terlebih masyarakat NTB  banyak yang memutuhkan dokumen, khususnya  bagi TKI  keluar negeri. "Imigrasi bisa menjadi kontributor yang bisa menjaga kepercayaan masyarakat", ungkapnya. 

Gubernur mendukung dan menerima segala bentuk sinergi yang mungkin dilakukan. TGB juga memberikan masukan kepada Imigrasi untuk terus berinovasi dalam bersosialisasi dengan masyarakat.  "Silahkan berinovasi dengan teman-teman, manfaatkan CFD hari Minggu di Udayana, sampaikan pelayanan di imigrasi seperti apa, pasti banyak manfaatnya", imbuhnya. 

Dudi Iskandar selaku Kepala Kantor Imigrasi yang baru menyampaikan, ke depan akan melaksanakan seperti yang disampaikan oleh Gubernur NTB, yakni bagaimana mendekatkan diri dengan publik agar mendapatkan citra dan pandangan yang baik pula dari publik. Selain itu, Dudi juga melaporkan akan memetakan keberadaan orang asing dan membentuk Timpora (Tim Pengawas Orang Asing) dan Gubernur NTB akan menjadi pembinanya.(RZ)