Mataram (postkotantb.com)- Konsul Jendral Australia Dr Helena Studdert menyatakan persoalan kemiskinan tidak hanya terjadi di NTB, tetapi persoalan serupa juga terjadi di sejumlah Provinsi. Ada beberapa langkah yang bisa di ambil untuk menekan angka kemiskinan menurut Studdert. Peningkatan pendidikan, peningkatan perhubungan seperti infrastruktur jalan dan regulasi yang baik untuk mendatangkan investor. Jumlah penduduk di NTB yang setengah nya dalam kondisi kemiskinan juga menjadi sorotan pemerintah Australia.
Melalui kerjasama dua negara di harapkan akan memberikan konstribusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Studdert menyatakan pemerintah harus meningkatkan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia. NTB kata Studdert memiliki potensi di sektor pariwisata, sektor ini memberikan pengaruh luas tidak hanya pada masyarakat sekitar tetapi juga secara keseluruhan. Untuk menunjang sektor pariwisata perlu sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.
Khusus untuk infrastruktur sendiri Studdert menyatakan Pemerintah Australia melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan propinsi (PRIM) dan program peningkatan jalan nasional Indonesia timur (EINRIP) telah membantu pemerintah NTB memperbaiki kondisi infrastruktur jalan sepanjang 3.500 kilometer jalan propinsi dan termasuk empat proyek jalan senilai 40 juta AUD dari pinjaman melalui program EINRIP dan mencakup 80 kilometer jalan "Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara). Koridor ini melayani rata-rata 1500 kendaraan per hari.
Studdert yakin bila tiga faktor ini bisa di laksanakan pemerintah daerah akan mampu menekan angka kemiskinan. Terkait regulasi, mantan angkatan darat Australia ini mengatakan regulasi yang transparan yang memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya.
Kemudahan birokrasi akan memberikan kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Studdert bahkan menyatakan akan membawa investor untuk datang ke Lombok. Menurut Studdert investor akan tertarik bila proses birokrasi dan regulasi di permudah.
Sementara data TNP2K menyebutkan setengah penduduk NTB atau 2,4 juta orang masih dalam kondisi miskin dan rentan miskin. Pemerintah propinsi NTB pada tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk mengentaskan kemiskinan.(RZ)
0 Komentar