TGB Jadi Keynote Speaker di Acara Asia Pacific Leaders Forum |
Mataram
(postkotantb.com)- Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan
Guru Bajang (TGB) sapaan akrabnya menjadi salah satu pembicara kunci
pada Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis
(14/12/2017). Pada forum yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla dan
dihadiri para pemimpin pemerintahan
serta Para kepala daerah negara negara
Asia Pasifik itu, seperti Gubernur Bohol, Philipina, Edgar Chatto, dalam
paparannya Gubernur TGB menegaskan bahwa kunci keberhasilan pemerintahan
terbuka terletak pada pelibatan masyarakat pada setiap kebijakan dan program
pembangunan yang dijalankannya. Pelibatan tersebut tidak hanya dalam makna yang
sempit, melainkan juga melibatkan warga masyarakat beserta seluruh pranata
kearifan lokal yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat itu
sendiri, ujarnya.
Misalnya
di NTB, ada Para Tuan Guru, Para Ulama, para Pondok Pesantren dan para tokoh
adat dan Tokoh tokoh berbasis kearifan lokal lainnya yang menjadi panutan
masyarakat.
Oleh
karenanya, dalam pandangan Gubernur TGB, wujud pemerintahan terbuka itu,
sesungguhnya memiliki korelasi kuat dan berhubungan simetris dengan bagaimana
pemerintah melibatkan masyarakat pada setiap program pembangunan. Artinya
ketika pemerintah membuat atau merancang sebuah program, kata Gubernur dua
periode ini, maka sejak awal mayarakat harus dilibatkan dan mengetahuinya.
Dengan cara demikian maka banyak ide ide
kreatif dan inovasi yang tumbuh masyarakat itu akan mewarnai corak dari program
dan kebijakan tersebut. Maka program itu menjadi membumi karena sebagian besar
ide dasarnya berasal dari sumbangsih pemikiran masyarakat. Menurutnya, program
tersebut pada gilirannya, bila dalam
pelaksanaan ditemukan permasalahan, maka akan sangat mudah ditemukan solusinya.
Juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengontrol dan mengukur tingkat
keberhasilan dan nilai kemanfaatan dari program tersebut bagi masyarakat luas.
"Melalui
sinegitas antara pemerintah dengan masyarakat, yang dimulai dari desa, kini NTB terbilang sukses menurunkan angka
kemiskinan, ujarnya.
Pada
sesi Subnational Leaders Rountable tersebut, TGB menekankan bahwa sistem
pemerintahan terbuka juga berlaku pada transparansi anggaran. Untuk urusan
transparansi anggaran menurutnya, untuk
mengetahui dan mengakses anggaran pemerintah, tidak cukup hanya mengandalkan
teknologi. Namun juga perlu memerankan pranata kearifan lokal yang ada. Seperti
masyarakat etnik di Lombok, Sumbawa atau Bima. Termasuk melibatkan para tuan
guru, pemuda, tokoh adat serta elemen masyarakat lainnya untuk
menyosialisasikan program, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan
pola pemerintahan terbuka saat ini jelasnya, NTB menjadi Provinsi terbaik dalam
hal keterbukaan informasi," ungkap Gubernur TGB.(RZ)
APLF
merupakan forum dialog internasional yang membahas keterbukaan pemerintah untuk
pembangunan yang inklusif, dengan mengahdirkan puluhan pembicara luar dan dalam
negeri.
Para
forum pertemuan para pemimpin Asia Pasifik tersebut, Gubernur yang juga Cucu
Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid itu berbagi konsep dan sharing pengalamannya dalam
menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka atau open government
sebagaimana selama ini diterapkannya dalam membangun menjadi daerah. Banyak
pihak mengakui termasuk para pemimpin Asia Pasifik bahwa NTB di bawah
kepemimpinannya selama sembilan tahun
terakhir ini mengalami begitu banyak perubahan dan kemajuan.
Menteri
PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro selaku penyelenggara kegiatan
tersebut menyampaikan bahwa pelibatan berbagai pemangku kepentingan dapat
mempertajam peluang untuk mencapai banyak terget pembangunan. Atas dasar
tersebut lanjutnya, pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara negara di
Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan
keterbukaan informasi di masing masing negara.
Selain
itu, kegiatan tersebut katanya dapat menjadi forum bagi partisipan untuk
berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan
pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,
inovasi pelayanan publik yang efektif efisien dan kepercayaan publik terhadap
pemerintah.
0 Komentar