 |
| Kabiro APP PBJP NTB Ir.Swahip MT, Jelaskan Program Simpel Akan Segera Diluncurkan |
Mataram
(postkotantb.com)- Keterlambatan penyerapan anggaran masih menjadi pekerjaan
rumah setiap tahun yang harus di tuntaskan oleh Pemprov NTB. Berbagai faktor
yang menyebabkan terjadinya kelambatan dalam penyerapan anggaran tersebut,
diantaranya adalah ribetnya proses pengajuan lelang barang dan jasa oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan
Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa.
Selama
ini proses penyerahan paket lelang proyek oleh OPD ke ULP masih secara manual,
bahkan ketika ada kekurangan dokumen maka pengembalian dokumen bisa
berhari-hari. Untuk memutus mata rantai tersebut Biro Administrasi Pengendalian
Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan menerapkan program Sistem
Informasi Manajemen Pelelangan (Simpel).
Program
simpel ini merupakan program berbasis internet yang terkoneksi ke seluruh OPD.
Dengan program simpel ini di harapkan akan mengefisiensi waktu penyerahan serta
revisi usulan lelang paket proyek dari OPD yang di ajukan ke Biro APP.
Kepala
Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan PBJP Pemprov NTB Ir. Swahip MT,
menjelaskan selama ini pengajuan paket proyek oleh OPD masih secara manual dan
untuk merevisi dokumen lelang tersebut membutuhkan waktu setidaknya tiga hari.
Terlebih bila terjadi kesalahan atau kekurangan dokumen maka pengembalian
dokumen membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.
Molornya
sejumlah paket yang di ajukan oleh OPD juga memberi dampak pada penyerapan
anggaran. Selama ini kata Swahip banyak OPD yang tidak lengkap mengirimkan
dokumen lelang sehingga ULP terpaksa merevisi dan mengembalikan dokumen
tersebut.
"semoga
saja program simpel ini akan menghemat waktu dan biaya, ini terkoneksi ke semua
OPD, nanti semua OPD tinggal mengirimkan melalui surel paket apa saja yang akan
di lelang," paparnya.
Data
Biro APP menyebutkan sampai bulan Maret ini baru 12,62 persen paket dari OPD
yang telah di lelang. Jumlah ini masih di bawah target yakni 20 persen untuk
realisasi keuangan dan 21 persen untuk realisasi fisik. Sehingga capaian 12,62
persen ini masih deviasi 7 persen pada triwulan pertama.
Bila
pengajuan lelang oleh OPD masih berlarut kemungkinan penyerapan anggaran pada
tahun 2018 akan bernasib sama seperti tahun sebelumnya.(RZ)
0 Komentar