Kadisperkim Lalu Winengan Pesimis Target 18 Ribu Rumah Layak Huni Tercapai |
Lombok
Barat (postkotantb.com)- Program pembangunan rumah layak huni di Kabupaten
Lombok Barat mulai memasuki tahap lelang. Pada tahun ini Dinas Perumahan dan Permukiman
(Disperkim) Kabupaten Lombok Barat akan membangun rumah layak huni dan bedah
rumah sebanyak 1200 unit.
Sementara
pada tahun lalu Disperkim Kabupaten Lombok Barat telah membangun rumah layak
huni serta bedah rumah sebanyak 1000 unit. meski setiap tahun Disperkim
membangun rumah layak huni yang rata-rata mencapai seribu unit, namun Disperkim
pesimis target pembangunan 18 ribu unit rumah layak huni sesuai dengan RPJM
Lobar hingga tahun 2019 tercapai.
Kepala
Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat HL Winengan mengaku
pihaknya kesulitan mencapai target sesuai dengan RPJM Kabupaten Lombok Barat. Persoalan
anggaran menjadi kendala utama pembangunan 18 ribu unit rumah yang di canangkan
selesai pada tahun 2019 nanti.
Menurut
Winengan adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat (DAK) cukup membuat
kerepotan dirinya untuk menuntaskan target tersebut. Ia mencontohkan anggaran
untuk pembangunan rumah layak huni dari Kementerian PU PR sangat terbatas yakni
hanya mencapai 1,2 triliun. Jumlah ini menurut Winengan berbanding jauh dengan
anggaran untuk bina marga dan cipta karya dimana Kementerian PU PR
mengalokasikan sebesar 20-30 triliun lebih.
Sementara
dari APBD Kabupaten Lobar sendiri anggaran untuk pembangunan rumah layak huni
serta bedah rumah ini hanya mencapai 300 juta lebih. Angka inipun kata Winengan
sangat minim di bandingkan dengan kebutuhan pembangunan rumah layak huni serta
bedah rumah.
“kita
kesulitan anggaran, seandainya pemerintah pusat tidak memotong Dana Alokasi Khusus
(DAK) mungkin kami tidak akan kesulitan mencapai target tersebut. dari APBD pun
kita sebenarnya masih kekurangan, namun mau bagaimana lagi kita sesuaikan saja,”
paparnya.
Disperkim
Lobar merilis anggaran untuk pembangunan rumah layak huni mencapai 15 juta per unit.
dimana 12 juta untuk pembelian materia dan sisanya merupakan biaya tukang. Kecilnya
anggaran tersebut memang di tujukan agar masyarakat yang mendapatkan bantuan
dapat melakukan inovasi. Sementara Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Nusa
Tenggara Barat pada tahun ini akan membangun rumah layak huni serta bedah rumah
sebanyak 2509 unit.(RZ)
0 Komentar