Mataram (postkotantb.com)- Hari
Pangan Sedunia (HPS) atau World Food Day ke-38 yang jatuh pada tanggal 16
Oktober 2018, diperingati serentak di sejumlah negara termasuk Indonesia.
Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra,
H. Bambang Kristiono (HBK) menekankan agar moment HPS 2018 jangan hanya
dijadikan kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, HPS harus menjadi moment
bagi bangsa Indonesia yang agraris ini untuk memulai kembali merebut kedaulatan
pangan nasionalnya.
"Harus ada upaya nyata agar
kedaulatan pangan bisa terwujud dan menjadi kebanggaan kita di Indonesia yang
notabene merupakan negara agraris ini. HPS harus jadi moment penting untuk kita
rebut kembali kedaulatan pangan kita," tegas HBK, Kamis (18/10), di
Mataram.
Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Partai Gerindra untuk Dapil
NTB-2/Pulau Lombok ini mengatakan, sebagai bangsa agraris dengan lokasi
potensial berada di bawah garis khatulistiwa, seyogyanya Indonesia bisa menjadi
bangsa yang mandiri di sektor pangan dan pertanian secara luas.
Hanya saja, ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan
yang akhirnya membuat sektor ini justru tak mampu mensejahterakan para petani
yang menjadi ujung tombak pendorongnya. "Inikan ironis, negara kita adalah negara agraris,
tapi justru kantong-kantong pra-sejahtera malah tersebar banyak di
tempat-tempat keberadaan petani, dan juga nelayan kita," katanya.
HBK menilai, kondisi ini terjadi karena ada yang salah
dalam tata kelola di sektor ini, dan juga masih kentalnya mental korupsi di
pemimpin-pemimpin bangsa ini.
"Dua hal mendasar yang menjadi penyebab lambatnya
laju kesejahteraan petani dan nelayan kita menurut saya adalah, salah kelola
dan yang satunya lagi adalah masih kentalnya mental korupsi," tegasnya.
Itu sebabnya, papar HBK, hingga kini Indonesia masih saja
melakukan import sejumlah komoditi pertanian dari luar negeri, yang imbasnya
justru merugikan para petani di negeri sendiri.
Selain itu, petani dan nelayan di Indonesia menurut dia
masih saja dibiarkan berjalan sendirian, tanpa perlindungan. "Padahal seharusnya kita jangan sampai meninggalkan
para petani dan para nelayan kita karena mereka-mereka inilah ujung tombak ketahanan
pangan kita," ujarnya.
Dalam sejumlah diskusi dengan
masyarakat, HBK selalu menekankan bahwa pertanian adalah sumber utama kekuatan
bangsa ini. Pertanian adalah solusi paling efektif dalam mengatasi problematika
pengangguran juga untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pulau Lombok menurut HBK bisa menjadi
contoh bahwa potensi pertanian kita memang sangat luar biasa. Hanya saja, pola
pengelolaan dan keberpihakan pemerintah dan semua pihak terkait untuk sektor
ini perlu didorong dan ditingkatkan.
"Petani harus kita perhatikan,
didampingi dan dilindungi untuk bersama-sama merebut kembali kedaulatan pangan
kita. Jangan sampai ada istilah tikus mati di lumbung padi," kata HBK.
HBK menegaskan, untuk memulai semua itu pemerintah harus
berani membatasi impor komoditi pertanian. Aparat penegak hukum juga harus
serius memberantas kartel-kartel besar yang turut bermain dalam pola import
ini.
"Moment Hari Pangan Sedunia (HPS) harus
benar-benar dimaknai dengan upaya nyata bangsa ini dalam merebut kembali
kedaulatan pangannya, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayannua, dan
menciptakan pertanian yang maju dan mandiri sehingga para petani bisa menjadi tuan
di negerinya sendiri," tandasnya. (Eka)
0 Komentar