Mataram (postkotantb.com) - Potensi
sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi kekuatan daerah
untuk mampu melejit lebih maju ke depan sekaligus membawa peningkatan aspek
kesejahteraan masyarakat NTB.
Hanya saja, potensi ini masih harus
dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, di
tingkat pasca produksi dan pemasaran.
Oleh karenanya, selain sumber daya alam
yang sudah tersedia, sektor pertanian NTB juga harus terus didorong mutu dan
nilai tambahnya dengan melibatkan para Sarjana Pertanian yang terjun langsung
hingga ke pelosok pedesaan.
"Sumber daya pertanian kita
secara alamiah luar biasa. Lombok ini tanahnya subur dan bisa ditanami apa
saja. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa melibatkan lulusan-lulusan Sarjana
Pertanian untuk bersama-sama melakukan gerakan peningkatan mutu dan nilai
tambah di sektor ini," kata Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai
Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), Jumat (12/10) di Mataram.
Menurut HBK, pelibatan Sarjana Pertanian
dalam membangun sektor pertanian di NTB akan membawa dua hal positif secara
bersamaan. Di satu sisi, ini membuka lapangan pekerjaan untuk lulusan
Pertanian, dan disisi lain mutu dan kualitas hasil pertanian akan lebih memiliki
nilai tawar untuk menembus ke pasar-pasar antar daerah dan pasar-pasar modern.
Ia mencontohkan, hasil produksi
sayur-sayuran di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur selama ini terkenal
sangat melimpah ruah. Hampir semua jenis dan komoditi sayuran bisa diproduksi
petani. Namun, saat ini komoditas-komoditas tersebut baru bisa memenuhi pasar
masyarakat lokal dan belum mampu menembus dunia industri, seperti restaurant
atau perhotelan. Akibatnya, tingginya produksi sayuran di P. Lombok tidak
membuat kesejahteraan petani bisa meningkat secara signifikan.
"Ini yang harus didorong dan
ditingkatkan. Kalau mutu dan kualitas komoditas pertanian yang dihasilkan
petani Lombok bagus dan layak masuk ke pasar modern dan industry pariwisata seperti
hotel-hotel dan restauran-restauran tentu nilai tambah juga akan meningkat untuk
kesejahteraan petani kita," katanya.
HBK menjelaskan, konsep Sarjana Pertanian
Desa akan ia dorong dan suarakan di tingkat pusat saat terpilih mewakili
masyarakat NTB di DPR-RI kelak. Pola kerja dan skema pembiayaannya, papar HBK,
sangat sederhana dan bisa dianggarkan dari pos anggaran Desa.
Keberadaan Sarjana Pertanian Desa
minimal dua orang dalam satu wilayah desa, juga sangat membantu tugas dan
kinerja petugas penyuluh lapangan yang disediakan Pemerintah Daerah.
"Saya akan perjuangkan ini di
DPR-RI kelak. Dan harapannya jika ini sudah berjalan di NTB, maka daerah lain
bisa belajar dari kita, dan NTB bisa jadi pilot projectnya," tukas HBK
yang juga Caleg DPR RI Dapil Lombok No urut 1. (Eka)
0 Komentar