 |
| Anggota Komite Dua DPD RI berpose bersama pejabat BNPB usai gelar rapat membahas huntap bagi korban gempa Lombok |
Anggota Komite dua DPD RI asal NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi memaparkan kondisi korban gempa di Lombok khususnya di KLU masih berada di tenda pengungsian. Pembangunan hunian sementara belum bisa mengakomodir semua korban. Sementara pembangunan hunian tetap berjalan lambat. Kebijakan Pemkab KLU yang menggandeng pihak ketiga untuk pembangunan Huntap ujar Baiq Diyah belum bisa menjadi solusi yang tepat.
Baiq Diyah bahkan mengatakan kontraktor yang bernaung di beberapa organisasi seperti Gapensi dan Gapeksindo angkat tangan menalangi pembangunan hunian tetap tersebut. Menurut Baiq Diyah solusi paling tepat adalah memberikan segera mungkin dana bantuan gempa ke masyarakat sehingga masyarakat bisa segera membangun sendiri hunian tetap tersebut.
"Gapensi dan Gapeksindo menyerah untuk membangun hunian tetap melalui pola dana talangan ini, siapa yang bisa menjamin bahwa anggaran tersebut bisa segera cair, ini yang menjadi dilema bagi pemkab ataupun korban gempa," paparnya dalam rapat terbatas tersebut.
Bahkan Baiq Diyah menyatakan tidak akan mungkin bisa di bangun Huntap yang berjumlah puluhan ribu tersebut dalam waktu dekat. Iapun meminta agar BNPB, Kementerian PUPR memberikan solusi agar proses pencairan bantuan dapat segera terlaksana.
Sementara Wakil Ketua Komite Dua DPD RI Parlindungan Purba menyatakan DPD RI akan mendorong adanya asuransi bencana alam. Dimana bangunan yang rusak di asuransikan sehingga sewaktu-sewaktu terjadi bencana pemerintah lebih ringan dalam melaksanakan recovery.
Pada awal Desember nanti di rencanakan anggota DPD RI Komite dua bersama dengan BNPB, Kementeria PUPR serta kepala daerah yang wilayahnya terdampak akan menggar rapat di mataram untuk membahas percepatan pembangunan Huntap.(RZ)
0 Komentar