 |
| Rapat Paripurna DPRD Kota Bima dalam rangka membahas RPJMD tahun 2018-2023 yang digelar di gedung DPRD Kota Bima, Rabu (26/12) |
Kota Bima (postkotantb.com)- DPRD Kota Bima menggelar rapat paripurna ke-11 dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2018 dilaksanakan pada Rabu, (26/12).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsyurih, SH, didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH, dan Alfian Indrawirawan, S.Adm.
Selain Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2018, paripurna ini beragendakan penyampaian laporan Banggar terhadap hasil evaluasi Gubernur NTB tentang RAPBD 2019, Pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bima tentang hasil evaluasi Gubernur NTB, penyampaian laporan Komisi-Komisi DPRD terhadap hasil pelaksanaan kunjungan Komisi DPRD di luar daerah, serta pengambilan keputusan DPRD tentang hasil pelaksanaan kunjungan Komisi-Komisi DPRD di luar daerah.
Hadir Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Bima.
Sidang III Tahun Dinas 2018, DPRD Kota Bima membahas beberapa hal penting yakni : Penyampaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023; Pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan; serta Pembahasan Peraturan Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2019.
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi menjelaskan, formulasi RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023 diarahkan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga postur APBD-APBD yang akan lahir dalam periode tahun 2018-2023 nantinya mencerminkan APBD untuk rakyat.
“Rakyat membutuhkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, rakyat membutuhkan peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan publik yang mudah, murah, cepat, efektif dan transparan yang didukung oleh birokrasi yang bersih dan handal," terangnya.
Lanjutnya, di beberapa kawasan terisolir, rakyat sangat membutuhkan peningkatan aksesibilitas wilayah, pengembangan potensi unggulan daerah, lingkungan hidup yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan, dan proses-proses pengelolaan sumberdaya alam yang berkeseimbangan, yang didukung oleh masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama, masyarakat yang senantiasa memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.
Karena itu, program pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan harus menekankan pada peningkatan kualitas infrastruktur publik, seperti peningkatan kondisi jalan, perbaikan kondisi fasilitas kesehatan yang memadai seperti pembangunan RSUD, perbaikan infrastruktur pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, dan berbagai program lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah dipersembahkan oleh pimpinan dan segenap anggota DPRD, sehingga berbagai agenda pembahasan selama Masa Sidang III bisa terlaksana dengan baik," Ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah. (hmspro/Eka)
0 Komentar