Mataram (postkotantb.com)- Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah
didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Sekda, Ir. H. Rosiady
Sayuti, Ph.D dan sejumlah kepala OPD menerima kunjungan kerja Ir. Andreas Eddy
Susetyo ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI beserta
jajarannya, Selasa (12/02/2019).
Kehadiran Jajaran BAKN itu dalam rangka membangun kerjasama
terkait pengelolaan keuangan negara. Sehingga, dengan pengelolaan yang baik, sesuai
peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir kerugian negara. BAKN juga
memiliki tugas untuk menelaah hasil Temuan dari BPK atas kerugian keuangan
Negara di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota di Indonesia.
Gubernur menyampaikan dukungannya terhadap transparansi dan
akuntabilitas keuangan negara. Sehingga katanya, kehadiran jajaran BAKN
ke NTB tersebut merupakan hal positif, apalagi setelah NTB dilanda
musibah gempa beberapa waktu lalu. Menurutnya, BAKN merupakan salah satu institusi
yang luar biasa.
"Parlemen kita akan sangat powerfull kalau BAKNnya maksimal
dan optimal," ungkapnya. Ia yakin dan optimis, dengan kapasitas
anggotanya saat ini, ke depan BAKN dapat lebih baik.
Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu berharap, jajaran BAKN
sering menyapa daera lain, sekaligus melakukan sosialisasi. Sehingga,
komunikasi dan kerajasama dapat terjalin dengan baik.
Ketua BAKN menjelaskan kunjungan ini dalam rangka untuk
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Yang lebih penting
lagi menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu memiliki dampak terhadap
kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga dengan tersosialisasikannya BAKN beserta temuan
temuannya itu, potensi potensi kerugian negara, bisa kita lihat
seberapa persen yang bisa kita tindaklanjuti," ungkapnya.
Hal lain lanjutnya dengan melihat ke depan, apa yang perlu
diperbaiki. Apakah dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau
program atau bahkan anggaran itu sendiri. Sehingga setiap anggaran yang
dikeluarkan betul betul optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun
katanya, dalam setiap pembahasannya selalu melibatkan kementerian atau
lembaga yang ada di pusat.
"Karena kita di BAKN itu salah satunya memotong sekat
sekat antar kementerian, yang selama ini hanya berpikir kementerian
masing-masing atau kementerian sentris, " pungkasnya. (RZ)
0 Komentar