 |
| Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil membuka Pameran Produk Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 di Area Gedung Sate Bandung, Selasa (19/3). |
Bandung (postkotantb.com)- Dalam rangka memberikan kepuasan dalam pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadaptasi metode pemuasan konsumen oleh produsen, pada pola pelayanan publik yang dijalankannya.
"Kami memperlakukan warga kami sebagai konsumen. Warga kami persepsikan sebagai konsumen yang membeli hak layanannya," tegas Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil saat membuka Pameran Produk Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 di Area Gedung Sate Bandung, Selasa (19/3).
"Saat ini, kami rubah konsepnya. Sekarang Negara yang mendatangi rakyat, bukan lagi rakyat yang selalu mendatangi negara," tegas Gubernur yang biasa dipanggil Kang Emil itu.
Emil mencontohkan di bidang kesehatan, Pihaknya telah memberikan insentif khusus kepada dokter dan perawat, untuk mengunjungi lansia yang sakit dan pasien rawat jalan namun tidak mampu.
Di Kabupaten Sumedang, tutur Emil sambil menunjuk Bupati Sumedang, telah bekerja sama dengan PT. Pos untuk mendistribusikan administrasi kependudukan.
"Negara hadir ke mereka. Bekerja sama dengan Pihak ketiga, Sumedang langsung memberikan pelayanan dari pada menunggu rakyat yang datang," tutur Emil.
Pemprov Jawa Barat sendiri, imbuh Kang Emil, dalam rangka memberikan kemudahan, telah menggandeng pihak penyedia e-commerce (platform) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.
"Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi satu-satunya yang melayani warga, membayar pajak kendaraan dengan empat pilihan. Di antaranya adalah, memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak," tutur Kang Emil.
Perubahan konsep rakyat menjadi konsumen ala Ridwan Kamil diutarakannya, saat membuka Pameran Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019, yang rencananya diselenggarakan dua hari ini, Selasa-Rabu (19-20/3).
Pembukaan Pameran Harkonas 2019, diselenggarakan di Area Parkir Gedung Sate Bandung, dan dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggarto Lukito bersama jajaran dirjen serta para Kepala Daerah, yang akan menerima prasasti penunjukan sebagai unit metrologi legal esok hari, yang rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi. Kabupaten Lombok Barat sendiri ditunjuk bersama dua Kabupaten lain di NTB, untuk menjadi Unit Metrologi Legal, sehingga acara tersebut dihadiri juga oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat, Agus Gunawan. (Eka)
0 Komentar