Mataram
(postkotantb.com)- Upaya Pendampingan bagi Masyarakat merupakan hal penting
yang harus terus diupayakan, karena masukan, aduan dan informasi dari
masyarakat yang diterima langsung oleh para pemangku kepentingan di
pemerintahan, akan menjadi bagian terpenting dalam membangun NTB kedepan.
"Jangan takut menerima kritik, masukan, jangan takut untuk
mendengar, Insyallah segala sesuatu tidak ada yang sulit, yang menjadi sulit
ketika kita takut untuk di kritik”.
Demikian, disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.Hj.
Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., pagi tadi, saat menghadiri Workshop Pelaksanaan
Pendampingan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi
NTB, yang digagas oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB, di hotel Santika, Kamis
(2/5).
Lebih lanjut, Hj. Rohmi juga menyampaikan bahwa untuk layanan
pengaduan masyarakat, NTB kini memiliki aplikasi NTB Care, NTB Care merupakan
Mobile App yang menjadi mata telinga dan tangan Pemerintah Daerah di NTB, untuk
menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat kepada Pemerintah secara
langsung (real time) tanpa melalui prosedur protokoler yang dapat menghemat
waktu.
“Pemerintah NTB sendiri dapat melihat dan mendengar dan menanggapi
secara langsung, persoalan dan pengaduan di tengah masyarakat, dengan
melihat postingan foto yang telah di unggah di aplikasi NTB Care. Selain itu,
pemerintah juga dapat memperoleh pencapaian penyelesaian masalah, guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB”, ujar Hj. Rohmi.
Sikap
keterbukaan dan menjadi pendengar, serta responsive terhadap berbagai
aduan dan masukan yang diberikan, tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi, tetapi
juga Ombudsman saat ini, tentunya merupakan perubahan iklim demokrasi yang
positif, yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan
wadah yang nyaman dan tepat sasaran untuk menyampaikan masukan, aduan dan
harapan-harapannya.
“Mudah-mudahan Workshop ini, mampu menjawab harapan masyarakat, dan menghasilkan
output yang tepat, dalam membangun masa depan NTB gemilang kedepannya. Jangan
sampai NTB Care isinya hanya aduan saja, tapi follow up nya tidak
ada", tegas Hj Rohmi menutup sambutannya.
Turut hadir, Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty,
yang sekaligus membuka acara tersebut. Lely juga menyampaikan, ada empat hal
yang menjadi pilar tujuan kita dalam bernegara, satu diantaranya adalah
melayani publik, sebab negara memang hadir untuk melayani masyarakat,
"Ombudsman ditugaskan untuk mengawasi, dan saya sangat
berharap NTB Care efektif menjadi saluran bagi masyarakat NTB", ucap Lely.
Selanjutnya, Adhar Hakim, S. H., MH selaku Kepala Perwakilan
Ombudsman RI NTB juga menambahkan, acara ini dilakukan dalam 'scoop' kecil,
yang ditujukan bagi operator pengelola kelompok pengaduan. Pengelolaan
pengaduan adalah kesempatan kedua memperbaiki pelayanan publik jika pada
pelayanan pertama tidak bisa dikelola dengan baik. Acara ini diikuti tiga puluh
lima (35) operator pengelola.
Turut hadir, Prof. Dr Gatot Dwi Hendro, S. H., M.Hum selaku Guru
Besar Fakultas Hukum Unram, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda. Prov.
NTB dan Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB. (RZ)
0 Komentar