Friday, June 7, 2019

Sepekan ini, NTB Care Terima 21 Aduan, Dari Kanker Bibir Hingga Infrastruktur

Salah satu warga yang mengadu melalui aplikasi NTB Care
Mataram (postkotantb.com)-Sepekan memasuki  libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriyah, (1-7Juni 2019), Pemerintah Provinsi NTB melalui Aplikasi layanan Pengaduan NTB Care, menerima sedikitnya 21 pengaduan dan keluh kesah dari berbagai elemen masyarakat di pelosok NTB. Dari Monta Dompu, Inak Juji 65 tahun mengadu kepada Gubernur dan Bupati Dompu, tentang penderitaannya sejak 3 tahun terakhir karena penyakit kanker yang menggerogoti bibirnya. 

Namun karena ketiadaan biaya, ia mengaku hanya berobat seadanya. Karena itu, melalui NTB Care, ia memohon kepada Gubernur dan Pemkab Dompu untuk memberikan bantuan Dana. Padahal setelah dilakukan klarifikasi oleh admin NTB Care melalui hasil koordinasi Dinas Kesehatan NTB, dengan Dokter Puskesmas setempat, diketahui bahwa yang bersangkutan sudah pernah dirujuk dan mendapat layanan medis di RSU Sanglah Bali, dengan fasilitas pengobatan gratis melalui Kartu JKN. 

Namun yang bersangkutan kemudian meminta pulang secara paksa, dengan alasan desakan sosial ekonomi keluarga. Keluarga akhirnya lebih memilih untuk memulangkan secara paksa  dan saat ini  hanya mendapatkan perawatan dan pemantauan medis dari puskesmas setempat. Terlebih lokasi rumahnya sangat dekat dengan puskesmas. 

Aduan lainnya, lebih banyak terkait  infrastruktur jalan  rusak dan permintaan bantuan pembangunan embung penampung air bersih di dusun Tompo Jaya Dompu, gundulnya Hutan  di Sumbawa, Dompu dan Bima sebagai akibat  perilaku perambahan/illegal loging, serta janji proyek Listrik Tenaga Surya untuk Penerangan Jalan di desa Keli Woha Kabupaten Bima, namun hingga kini tidak ada kejelasan. Ada juga pengaduan dari seorang pedagang ternak, yang merasa dipersulit untuk mendapat ijin mengirim ternak sapi dari Sumbawa ke Lombok.

Sejumlah elemen masyarakat di pulau Lombok-pun, mengadukan hal yang tidak jauh berbeda. Misalnya dari Wilayah Gunung Sari, masyarakat mengeluhkan tentang timbunan sampah yang belum tertangani petugas sampah dengan baik. Juga dari pelosok lainnya di Kabupaten Lobar,  terdapat pengaduan tentang aktvitas tambang illegal dan  sejumlah keluhan tentang belum kelar dan meratanya distribusi bantuan dana rehab rekon masyarakat terdampak  Bencana di Lobar dan KLU. Rusaknya sejumlah fasilitas lampu penerangan jalan di Lombok Timur dan beberapa Ruas Jalan di Kabupaten Lombok Tengah, juga di keluhkan  masyarakat, termasuk kerusakan gardu yang mengakibatkan pemadaman di beberapa pemukiman menjelang hari lebaran, banyak dikeluhkan warga melalui layanan NTB Care. 

Selain menyampaikan pengaduan dan keluh kesah, dengan  aplikasi NTB Care  juga telah dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok mayarakat untuk berpartisipasi  menyampaikan saran dan ide-ide baik  guna meningkatkan pembangunan NTB sebagai rumah bersama menuju Gemilang. Terdapat 2 saran yang sangat konstruktif, yakni ide  mengenai penataan taman dan tanaman pelindung disepanjang ruas jalan yang mendukung kenyamanan, keamanan dan keindahan NTB serta penataan  fasilitas pedestrian di sepanjang ruas jalan  Mataram - Lombok Internasional Airport (LIA) hingga KEK Mandalika Kute, agar tidak terhalang oleh munculnya berbagai bangunan lain, yang merugikan hak-hak publik, khususnya pengguna sepeda dan para pejalan kaki.

Terhadap berbagai pengaduan dan keluh kesah masyarakat tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meminta para Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB untuk "care"  merespon dan menangani pengaduan masyarakat. Para Kepala Dinas dimintanya aktif memantau aplikasi NTB Care yang dimudah dilihat pada mobile phone masing-masing. Kemudian keluh kesah tersebut, agar direspon dan ditangani dengan baik.   Sebab menurutnya,  esensi dari kehadiran pemerintah bagi masyarakat adalah untuk melayani. Karenanya, keluh kesah masyarakat tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja, tegasnya. 

Misalnya terkait dengan keluhan Inak Juji 65 tahun dari Dompu, meski sudah mendapat penanganan dari Dikes terkait penyakitnya, Gubernur Doktor Zul tetap meminta instansi terkait lainnya, yakni Dinas Sosial NTB dan Pemkab Dompu untuk berkoordinasi menangani  pada aspek -aspek yang bersentuhan dengan masalah sosial ekonominya. Termasuk terus melakukan pendekatan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan sosial ekonominya secara lebih baik. Dalam  kasus ini, mudah-mudahan  pengobatan medis dengan fasilitas JKN yang telah disediakan, akan dilanjutkan lagi, harapnya.

Demikian juga keluh-kesah terkait kerusakan infrastuktur jalan dan berbagai pengaduan lainnya, Doktor Zul mengingatkan  kepada seluruh pemangku amanah yang terkait, agar memberi perhatian yang serius untuk merumuskan strategi dan solusi  yang konkrit dalam mengatasinya. Paling minimal, kata Doktor Zul, laporan itu dijadikan  bahan masukan untuk merumuskan program penanganan lebih lanjut. Contohnya, aduan terkait kerusakan infrastruktur jalan, "saya kira, keluh kesah masyarakat seperti ini, sangat penting diakomodir sebagai bahan dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan anggaran pembangunan jalan pada tahun-tahun mendatang", jelasnya. Terlebih  saat ini, pemprov NTB bersama  DPRD sedang membahas Perda Pembangunan Jalan melalui pola pembiayaan  tahun jamak. " pungkasnya.

Senada dengan itu, Wagub Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah  memberikan direktif kepada Plt. Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi saat melaporkan progres pengelolaan NTB Care baru-baru ini, agar terus mengoptimalkan pengelolaan aplikasi NTB Care sebagai media untuk merespon  setiap pengaduan serta saran dan ide-ide baik yang disampaikan oleh masyarakat.

Hal terpenting yang harus dilakukan, tegas Umi Rohmi sapaan akrab Wagub, adalah admin NTB Care tidak sekedar  meneruskan setiap aduan dari masyarakat. Tetapi  yang penting  juga dipastikan bahwa  instansi yang terkait, telah merespon dan melakukan penanganan secara baik terhadap pengaduan tersebut, ujarnya. Karenanya, harus terus dipantau dan diupdate setiap progres yang telah dilakukan, utamanya bentuk respon/ langkah penanganan  yang dilakukan oleh instansi yang terkait, ujarnya. Sedangkan pengaduan yang berkaitan masalah hukum, teruskanlah ke instansi yang bertugas melakukan pengawasan dan penanganan secara hukum sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, tegas Umi Rohmi.

Sementara Plt. Kadis Kominfotik NTB, GP. Aryadi, S.Sos.,MH menyatakan pihaknya terus melakukan optimalisasi pengelolaan Layanan Aplikasi NTB Care. Baik dari sisi menejemen penanganan Pengaduan, sehingga setiap aduan masyarakat dapat direspon dan ditangani dengan baik oleh para pemangku amanah. Maupun aplikasinya terus kami lengkapi. "Para Kepala Perangkat Daerah, kami harapkan memberi atensi khusus terhadap  tidak lanjut penanganan pengaduan masyarakat, khususnya yang terkait dengan isu-isu layanan publik dasar, yang menjadi kewajiban pemerintah daerah", ujarnya.

Ia menuturkan, saat ini aplikasi NTB Care telah dilengkapi fitur WBS untuk menangani pengaduan yang berkaitan dengan hukum. "Kita harapkan para petugas di Inspektorat NTB, dapat terus memantau WBS di NTB Care, sehingga pengaduan yang terkait dugaan penyimpangan, sedini mungkin dapat dicegah", tegasnya.

Mantan Irbansus Inspektorat ini, lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk aduan layanan publik biasa,   kini sedang dikoneksikan dengan aplikasi layanan pengaduan masyarakat dan/atau Website Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. Hal- hal penting lainnya, seperti nomor-nomor darurat yang bisa di hubungi saat kondisi emergency, sedang kami rumuskan bersama seluruh stakeholder terkait, agar lebih simple dan mudah berkoordinasi untuk mengatasinya,  terang Gde. (RZ)

No comments:

Post a Comment