Lombok Tengah (postkotantb.com)- DPRD Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan rancangan peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan sidang kali ini di pimpin oleh Ketua DPRD Loteng H. Ahmad Puaddi, FT.SE di hadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri S.IP. Kamis (13/6).
Pada sidang tersebut, Wabup Loteng HL. Pathul Bahri S.IP menyampaikan pandangan pemerintah daerah atas pandangan umum dan pertanyaan yang di sampaikan oleh fraksi Dewan pada sidang sebelumnya.
Terkait capaian PAD yang menjadi pertanyaan Fraksi Golkar, Wabup menelaskan bahwa rendahnya capaian PAD disebabkan oleh rendahnya capaian retribusi pelayanan kesehatan yang hanya sebesar 55,50 persen karena rendahnya realisasi klaim BPJS Non kapitasi, dimana target pendapatan yang bersumber dari klaim BPJS ini justru yang terbesar dibandingkan dengan yang bersumber dari pasien BPJS.
Pathul Bahri juga menambahkan rendahnya capaian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terlambatnya pengajuan klaim oleh beberapa puskesmas, disamping proses verifikasi klaim oleh BPJS yang cukup rumit sehingga seringkali klaim gagal.
Disamping itu lanjut Pathul Bahri masih kurang optimalnya pengelolaan pendapatan lainnya seperti retribusi pelayanan pasar dengan capaian hanya sebesar 20,75 persen, lokasi parkir serta lemahnya penertiban terhadap petugas-petugas parkir dan tidak terealisasinya retribusi pengendalian menara telkom yang disebabkan belum diundangkannya ranperda hasil revisi perda nomor 5 tahun 2011 karena masih dalam proses evaluasi oleh kementerian dalam negeri, sementara tarif berdasarkan perda lama tersebut sudah tidak berlaku dikarenakan telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi.
Didampingi itu, masih kurangya pengelolaan pendapatan lainya seperti pasar tempat dan tukang parkir juga tidak terealisasinya retribusi pengendalian menara telkom dan penjelasan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi (PKB) dan Nasdem.
Di lanjut dengan menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ), terkait dengan adanya silva sebesar 58 milyar lebih Wabup Loteng HL. Pathul Bahri S.IP menjawab adanya silpa yang cukup besar tidak selalu menjadi indikasi lemahnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana APBD.
stersebut disebabkan oleh adanya efisiensi belanja nilai ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, tentunya ini juga menunjukkan adanya kinerja yang lebih baik. namun demikian kami akan tetap terus melakukan upaya yang lebih baik lagi, baik dari proses perencanaan dan pengganggaran sampai dengan tahap pelaksanaan apbd sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Sedangkan lanjut Wabup Loteng HL. Pathul Bahri S.IP terkait indikator makro terkini angka kemiskinan kabupaten Lombok Tengah turun menjadi 13,87 persen, angka pengangguran terbuka juga turun menjadi 3,08 persen sementara IPM naik menjadi 65,36 poin. indikator makro tersebut merupakan indikator dampak dari berbagai indeks-indeks pembangunan berbagai sektor.
Adapun menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mempertanyakan penggunaan dana tidak terduga senilai Rp.997.502.000, Wabup menjelaskan bahwa pengguanan anggaran tersebut digunakan untuk penanggulangan bencana alam yaitu rehabilitasi jembatan pemoles di Batujangkih sebesar Rp. 353.372.000 juga rehabilitasi jembatan Desa Pengengat sebesar Rp.191.188.000 serta pembangunan jembatan akibat tanah longsor di Dusun Emboan Desa Mangkung sejumlah Rp. 295.744.000 dan sebanyak Rp. 157.198.000 untuk bantuan penanggulangan bencana alam gempa bumi berupa pengadaan terpal bagi warga yang terdampak bencana.
Sementara jawaban untuk fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) terkait dengan aset daerah Hotel Tastura dan Aerotel Praya, Pathul mengatakan pemerintah masih berupaya menyelesaikan proses pengelolaanya, penetepan pihak pengelola harus dilakukan secara cermat mengingat pengelolaannya bersifat jangka panjang dan mempertimbangkan aspek ekonomis yang lebih optimal.
Sementara untuk jawaban dari pertanyaan Partai Demokrat terkait penyiapan Sumber Daya Manusia untuk KEK pemerintah sudah memberikan beberapa pelatihan termasuk melaksanakan sertifikasi termasuk bagi masyarakat yang berprofesi sebagai tukang sekalipun.
Dijelaskan hwa, pemerintah sudah memberikan beberapa pelatihan termasuk melaksanakan sertifikasi termasuk bagi masyarakat yang berprofesi sebagai tukang sekalipun,” jawab Pathul.
Pathul lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PBB) terkait pembangunan dan rehabilitasi akibat gempa dan korban Pasar Renteng. Dimana terkait dengan al tersebut pemerintah daerah telah membangun huntara dan pemberian stimulan lainnya untuk korban gempa sedangkan terkait dengan pasar renteng pemerintah daerah telah melakukan upaya dengan memberikan bantuan berupa tali asih kepada para pedagang yang terdampak dan rencana pembangunan kembali pasar renteng akan dilaksanakan melalui APBN dengan anggaran sekitar 218 Milyar yang insyaallah akan direalisasikan pada tahun 2019 ini. (M. Said)
0 Komentar