Breaking News

Menghapus Kekerasan dan Pelecehan di Industri Wisata NTB

(Foto dari nasional.sindonews.com)

Mataram (Postkotantb.com) - Nusa Tenggara Barat salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Bahkan pada 2015, Kementerian Pariwisata RI menjadikan NTB sebagai destinasi wisata halal di Indonesia, bersama dua provinsi lainnya, Aceh dan Sumatera barat.

Pemerintah NTB bergerak cepat mewujudkan wisata halal di daerahnya dengan mengesahkan Perda No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Melalui perda ini diharapkan dunia pariwisata di NTB memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan.

Namun memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan belum sejalan dengan keamanan para pekerja di sektor wisata terutama pekerja perempuan. Masih ada para pekerja perempuan yang mengaku mendapat kekerasan dan pelecehan terutama pekerja magang namun tidak semua berani bicara.

Salah seorang perempuan yang berani bicara adalah PA (20 tahun). Dia pernah menjadi pekerja magang di salah satu hotel di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dia mengaku pernah dipeluk dari belakang oleh koleganya saat bekerja di dapur. Kejadian itu membuatnya terkejut dan kepala di dapur pun melihat kejadiannya ketika PA dipeluk, kepala dapur hanya diam saja melihat kejadian itu.

“ Apaan sih, jangan kayak gitu,” larang PA saat mendapatkan perlakuan seperti itu oleh sesama pekerja.

Cerita PA, setelah kejadian ia mencoba melaporkan kepada Humas Resources Development (HRD) hotel tentang kejadian yang dialami, teman PA menjawab percuma melaporkan tersebut di HRD hotel.

“Saya mau ngelapor ke pihak HRD. Kata teman saya, percuma melapor kejadian itu, tidak akan digubris,” cerita PA saat ditemui pada Sabtu (12/02/2022) .

Selain itu, ia pun pernah dilecehkan oleh wisatawan asing saat bekerja, ketika itu ia berada di bar dan tiba-tiba ada wisatawan asing menghampirinya, wisatawan asing itu pun menyelipkan kertas yang berisi nomer telepon kepada PA.

“Sialan! Orang bule tua itu. Saya takut sekali. Saya pun keluar dari bar untuk menghindar,” cerita PA kesal.

Setelah apa yang dialami PA, ia merasa trauma tentang kejadian itu dan memutuskan untuk pindah ke bagian housekeeping agar tidak mendapatkan hal yang sama ketika ia bekerja di dapur.

Tidak hanya PA yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual di industri pariwisata, hal serupa juga dialami oleh I (19 tahun), siswi SMK jurusan Tata Boga di salah satu SMK di Pulau Lombok. Ia magang selama tiga bulan di salah satu hotel di kawasan Lombok Barat.

Ketika magang, ia kerap kali mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual seperti disentuh-sentuh bagian tubuh dan catcall saat ia bekerja oleh koleganya. Perlakuan pelecehan seperti disentuh tidak hanya dialami oleh I semata, tetapi dialami banyak pekerja di tempatnya saat itu.

Cerita I tentang pernah ada suatu kejadian ketika salah satu temannya diseret-seret oleh koleganya yang memiliki jabatan lebih tinggi. Bahkan ada beberapa orang lainnya yang juga mengalami pelecehan.

“ Kalau saya jadi anak (korban diseret) itu, saya akan teriak-teriak,” ungkap pada Senin (14/02/2022) lalu.

Saat ingin mengadukan kekerasan dan pelechan seksual yang dialaminya, I (19) tidak tahu harus mengadu ke siapa. Ketika ingin mengadukan ke manajer, ia kerap kali dituding macam-macam.

Menurut cerita I (19) ada banyak tanggapan dari para pekerja saat mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Menurut I, ada yang tidak terima dan bahkan ada sampai nangis tidak ingin masuk bekerja.

Tidak hanya PA dan I yang mengalami hal serupa, kejadian yang tidak menyenangkan juga dialami oleh siswi salah satu SMK di Lombok berinisal L saat menjadi pekerja magang di salah satu hotel di Gili Trawangan. ketika ia mencoba mendaftar di salah satu hotel di Gili Trawangan, ia tidak diberitahukan saat interview kerja bahwa ada larangan berjilbab bagi para pekerja perempuan.

“ Saat mulai bekerja, saya baru tahu ada peraturan seperti itu dan risih dengan peraturan seperti itu,”

Menurut L berjilbab atau tidaknya seorang karyawan perempuan hotel tidak akan menghilangkan keahlian yang dimiliki. “ Kalau saya memakai jilbab, apakah keahlian saya akan hilang? Kan ndak mungkin,” ucap kesal L saat diwawancarai via WhatsApps pada Rabu (02/03/2022).

Berlatar belakang atas pengakuan I saat bekerja di salah satu hotel di Lombok Barat dan saat dimintai keterangan dan klarifikasi kepada pihak hotel tempat I magang, pihak sales hotel mengklaim tidak pernah adanya pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi.

Menurut sales hotel tersebut, dikarenakan isu kekerasan dan pelecehan di industri pariwita bisa memberikan citra negatif bagi pariwisata NTB yang saat ini sedang sepi lantaran covid-19.

“Kalau tema atau wawancara yang bisa bangkitkan pariwisata di masa pandemi begini. Kami berkenan diwawancara. Tapi kalau wawancara yang bisa membuat pariwisata dapat sorotan negative, kami belum bisa,” ungkap salah satu saleS hotel Lombok Barat.

Selain itu, manajer hotel juga tidak berkenan diwawancara dikarenakan tidak pernah tahu tentang peraturan tentang isu kekerasan dan pelecehan. “Wah! Untuk yang pertama tentang peraturan atau kebijakan yang mencegah, kami tidak bersedia dikarenakan kami belum tahu tentang hal itu,” ungkapnya saat dihubungi via WhatsApp.

Dispar NTB : Kami tidak mempunyai aturan pencegahan pelecehan dan kekerasan di industri pariwisata

(Kepala Dinas Pariwiata NTB, Yusron Hadi)

Peraturan tentang pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di industri pariwisata, PERMEN PAREKFAR No. 14 tahun 2016 menjelaskan segala tindakan komersialisasi, seks atau segaka bentuk eksploitasi diskiminasi atau pelecehan terhadap penduduk atau wisatawan.

Selain peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peraturan serupa juga datang dari Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 190 dan rekomendasi hak pekerja termasuk pelecehan dan kekerasan di dunia kerja

Menanggapi hal itu, Yusron Hadi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB menyatakan pihaknya tidak ada mempunyai aturan tersebut. Menurut Yusron Departemen Ketenagakerjaan atau Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengatur hal itu.

“Ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan perempuan sudah ada, jadi kita tidak mengenal perempuan-perempuan pariwisata atau di sektor lain. Saya pikir berlaku umum tentang perlindungan perempuan dan sebagainya, baik dari Departemen Ketanakerjaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan,” terang Yusron Hadi pada Senin (22/02/2022) lalu.

Menurut Yusron jika ada yang mendapatkan kekerasan dan pelecehan di industri pariwisata tinggal melaporkan ke pihak berwajib atau berwenang tentang itu.

“Proses halnya dengan sektor lain, ketika mendapatkan hal seperti itu prosedurnya hal yang sama di sektor lain tinggal dilaporkan ke pihak berwenang jika menemukan kekerasan-kekerasan perempuan di sektor pariwasata,” tambahnya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Ainal Yakin, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara. Ia menyatakan pihak Dinas Pariwisata tidak menangani tentang kekerasan dan pelecehan di industri pariwisata. Menurut Ainal, instansi yang mengurus itu Dinas Penaman Modal, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.

“ Itu kan ranah penanaman modal dan tenaga kerja di situ sebetulnya. Kita selama ini tidak menaungi regulasi seperti itu,” jelas Ainal pada Kamis (24/02/2022).

(Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Ainal Yakin)

Lanjut Ainal, “Tapi ini jelas ada aturannya terkait tentang itu, aturan untuk melindungi pekerja yang artinya perusahaan termasuk ketanakerja pariwisata. Ranahnya ini dinas sosial dan tenaga kerja barangkali yang menangi hal itu.”

Menurut Ainal, tidak hanya Dinas Pariwisata yang harus mensosialisikan hal seperti itu dan menurutnya kebetulan saja terjadi di sektor pariwata. “Tentu hal ini harus disosialisasikan tentang hal ini, tentu tidak hanya dinas pariwisata. Kebetulan saja kerjanya di sektor pariwisata.”

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial PPPA KLU, Ria Apriani tidak adanya laporan tentang kasus kekerasan dan pelecehan seksual di industri pariwisata Lombok Utara. “Belum pernah ada laporan,” ungkap Ria pada Senin (01/03/2022).

Menurut Ria, jika ada laporan dari perusahaan ke Dinas Sosial PPPA KLU tentang kekerasan dan pelecehan di Industri pariwisata, Dinas Sosial PPPA KLU akan memproses jika penyintas keberatan.

“Tapi kalau dengan perusahaan tempat dia bekerja tentunya kami akan menerima laporan. Tetep diproses selama itu keberatan.”

Tambah Ria, pencegahan kekerasan dan pelecahan seksual sudah ada aturannya dan harusnya pihak manajemen hotel memberikan pengetahuan tentang hal itu.

“ Kalau tentang perlindungan itu, sudah ada aturannya dari pemerintah, UUD berlaku. Mungkin dari pihak manajemen atau pihak perusahaan pada awal ingin bergabung, entah PKL harusnya mereka diberikan job assessment mereka. Tentang apa yang harus mereka lakukan apa yang tidak boleh,” terang Ria.

Ria juga mengklaim dari pihak Dinas Sosial PPPA KLU tetap melakukan sosialiasi tentang pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Menurut Ria, setiap sekolah ada konselor. “ Kalau dari SMA/SMK dari teman-teman sebaya mereka. Mungkin anaknya tidak terlalu berorganisasi mungkin.”

Minimnya Pendidikan Gender dalam Industri Pariwisata Kita

Pendidikan gender di sekolah vokasi pariwisata masih sangat minim, sehingga para siswi magang rentan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Sekolah vokasi pariwisata hanya mengajarkan peserta didiknya untuk profesional bekerja, tidak melakukan kesalahan dan ramah kepada para wisatawan.

Hal ini senada yang diungkapkan oleh Rezza Alifi selaku pembimbing Pekerja Kerja Lapangan (PKL) salah satu SMKN Pariwisaya di Lombok. Para siswa hanya diajarkan cara menggunakan alat-alat terkait dengan perhotelan saat kelas 11.

“Dari semenjak semester satu, kelas 11. Mereka diajarkan cara menggunakan alat-alat terkait dengan perhotelan dan kita sudah sering praktek. Baru kita berani terjunkan ke industri. Di kelas 10, mereka diajari dengan perhotelan dan di kelas sebelas mereka diajarkan tentang menggunakan peralatan tesebut dan harus tahu tentang istilah-istilah alat yang mereka gunakan. Sebelum mereka prakter, mereka diberikan pembekalan,” jelas pada Jumat (04/03/2022).

(Rezza Alifi. Guru Pembimbing Magang di Salah SMK Kejuruan di Lombok)

Sedangkan untuk pelatihan khusus mengenai gender atau pencegahan dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja belum pernah ada. “ Jadi memang pariwisata tidak jauh dari hal-hal seperti itu. Kalau pelatihan khususnya sih belum pernah “.

Dalam konvensi Interational Labour Organization (ILO) K 190 Bagian VI tentang Bimbingan, Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran menjelaskan setiap pengusaha dan pengusaha mendapatkan bimbingan tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Sedangkan menurut Reti Dyah Sudarto, Koordinator Projeck "Penghapus Kekerasan di Dunia Kerja"  ILO Indonesia menyatakan pentingnya Pendidikan gender kepada para siswa SMK vokasi pariwisata dalam materi pendidikannya.

“Harusnya pembekalannya itu tidak hanya tentang bagaimana cara lolos diterima, bagaimana cara bersikap dam softskill, tetapi juga ada materi yang mencakup gender dan keamanan dan keselamatan kerja yang layak, ” jelas Reti pada Jumat (04/03/2022).

Lanjut Reti dalam pasal 11 Konvensi 190 ILO itu, tidak hanya siswa yang harus menerima pimbingan tentang gender, tetapi juga sekolah.

“Jadi di Pasal 11 perlunya pelatihan. Sekolah vokasi juga harusnya menerima bimbingan dan pelatihan,” sambungnya.

Menurut Reti, pendidikan gender di sekolah vokasi pariwisata bisa dimasukkan dalam materi Keselamatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang bisa dibekali kepada para siswa sekolah vokasi pariwisata

“ Sebenarnya K3 bukan hanya menjaga kesehatan seperti mencuci tangan seperti covid sekarang ini. Sebenarnya bisa mencakup muatan peningkatan kesadaran bahwa wasdapa adanya resiko kejadian bisa mendapatkan pelecehan, kekerasan terutama di perusahaan atau di tempat kerja.”

Selain itu, guru yang memempuni untuk memberikan pelatihan gender di sekolah vokasi sangat perlu dan tidak hanya sekedar memberi nilai atau menerima laporan saja.

“ Di sekolah baiknya mempunyai guru pembimbing yang satgas atau mentoring tidak hanya memberi nilai dan menerima laporan tetapi juga mempunyai wawasan yang baik tentang gender tentang apa itu dunia kerja. Sehingga ada anak didiknya mengadu dan melaporkan. Itu harusnya bisa di-folow up melalui mata pelajaran K3 itu caranya. Itu penting sekali,” ungkap Reti.

Selain itu, Anindwitya Rizqi Monica, Women in Tourism Indonesia (WTID) mengatakan memberikan pendidikan gender kepada siswa SMK Kejuruan Pariwisata merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan sekolah.

“ Sebenarnya menurut WTID sendiri, ini adalah fenomena yang penting karena pertama pendidikan itu adalah landasan fundamental mereka untuk mendapatkan ilmu. Jadi itu adalah tempat krusial untuk diberikan Pendidikan berbasis gender dan hal-hal biasa, kekerasan seksual, apa lagi untuk sekolah kejuruan pariwisata,” ungkap Monica pada Sabtu (05/03/2022).

Konvensi ILO ini senada dengan yang diharapkan oleh PA tentang memberikan informasi dan pelatihan tentang bahaya dan resiko kekerasan dan pelecehan serta tindakan pencegahan dan perlindungan dalam dunia kerja.

Pengakuan PA saat pertama kali magang di salah satu hotel di Gili Trawangan, ia hanya diajarkan untuk berprilaku baik kepada pelanggan, tidak melakukan kesalahan dan tepat waktu dalam bekerja. Sedangkan untuk diajarkan untuk melindungi diri dari perilaku kekerasan dan pelecehan seksual tidak pernah.

“ Kami hanya disuruh berlaku baik, tidak boleh ada kesalahan dan tepat wartu. Tapi untuk penjegahan kekerasan itu, enggak.”

I (19) menceritakan, ia tidak pernah diajarkan di sekolah maupun saat magang tentang perlindungan kekerasan dan pelecahan seksual. “ Tidak pernah sama sekali. Kami hanya diajarkan membuat ini dan itu.”

Lanjut I, ia berharap para pekerja juga diberikan pelatihan tentang bahaya dan resiko kekerasan dan pelecehan serta tindakan pencegahan dan perlindungan dalam dunia kerja, baik itu di sekolah kejuruan maupun saat bekerja.

“ Lebih bagusnya, kami dikasih pelatihan juga di sekolah sebelum terjun di dunia kerja tentang itu (Pelatihan bahaya dan resiko kekerasan dan pelecehan serta tindakan pencegahan dan perlindungan dalam dunia kerja). Tidak hanya pas kerja saja.”

Hal senada juga diungkapkan oeh L (19) menuturkan baik dari pihak sekolah atau pun industri pariwisata tidak memberikan arahan tentang pencegahan kekerasan dan pelecehan. Harap L, dalam sektor pendidikan kejuruan dan industri pariwisata memberikan pelatihan tentang pencegahan kekerasan dan pelecehan. (Red)


0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close