Sumbawa Barat (postkotantb.com) - Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifudin ST bersama unsur Inspektorat, BKD, Asisten 2 Pemerintahan melakukan Inspeksi Mendadak ( sidak ) pada senin ( 03/07 ) pada semua SKPD hari pertama masuk kerja pasca libur cuti lebaran.
Dalam arahannya dihadapan aparatur negara, fud mengatakan bahwa para aparatur negara diruang lingkup pemda sumbawa barat harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mampu menjadi pelayan yang baik, terkait para PNS yang tidak ada informasi pada hari pertama kerja, pihaknya akan mengambil langkah tegas serta sanksi administrasi berupa menunda kanaikan pangkat, pemangkasan TKD dan bahkan skorsing hingga waktu yang tidak ditentukan.
Wabup menyatakan, PNS yang tidak hadir saat hari pertama kerja ini akan dipanggil khusus di ruangan sekretaris daerah (Sekda) untuk diberikan pembinaan sesuai dengan aturan disiplin PNS. Ia menegaskan, tidak ada alasan PNS yang telah diberikan waktu libur lebaran untuk tidak masuk saat hari pertama kerja.
"Kita sudah berikan waktu kepada PNS untuk libur panjang selama lebaran tahun ini. Kalau masih ada juga PNS yang nambah libur, maka ada sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan," ujarnya.
Untuk itu kedisiplinan aparatur pemerintahan sangat diharapkan, Berdasarkan pantauan di Sidak di beberapa SKPD Wakil Bupati beserta rombongan antara lain sekretaris daerah, pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sidak di sejumlah kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah setempat.
Sementara Inspektur Inspektorat Ir Ady Mauluddin M.Sc mengatakan pihaknya akan memberikan pembinaan khusus terhadap PNS yang mangkir saat hari pertama masuk kerja. Ia berencana, seluruh PNS yang mangkir kerja pada hari ini akan diumumkan secara terbuka pada saat apel gabungan.
"Sanksi ini tidak berlaku terhadap PNS yang terhitung saat hari pertama kerja masih cuti," ujarnya lagi.
Menurut Ady, dari 863 aparatur di ruang lingkup KTC hanya ada 12 orang yang tidak masuk itupun ada yang berupa izin sakit maupun izin lainnya, sementara yang tidak ada khabarnya pihaknya segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai alasannya tidak masuk .
" tahun ini jauh lebih baik tingkat kehadiran aparatur negara mencapai 94 %, sedangkan yang 6 % nya sebagaian ada khabar dan sebagian tidak ada khabr nya bersarkan data absensi aparatur di semua skpd " jelas Ady
Lebih lanjut Ady menekankan bahwa semua kepala SKPD harus bisa bertanggung jawab terhadap bawahannya dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Sidak ke beberapa kantor dinas dalam rangka monitoring situasi hari pertama kerja " terang Ady
.
Dari hasil sidak tersebut pihaknya mendapati mayoritas kantor belum menjalankan kegiatan normal. Namun menurutnya, hal itu cukup dimaklumi
“Ada yang dinas luar, ada juga yang masih menyelesaikan penyerahan tugas dan jabatan di tempat kerja asal. Sehingga para kepala perangkat daerah, kepala bidang, serta kepala seksi pada umumnya masih konsolidasi setelah pelantikan,” bebernya.(edi chandra)
0 Komentar