Mataram (postkotantb.com) - Pemerintah Didorong Atur Potensi Rent-seeking terkait Saham Divestasi. Jangan ulangi Kasus Newmont NTB di Freeport Papua.

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah menyerukan agar wakil rakyat di DPR dari Dapil NTB (Nusa Tenggara Barat) mengambil langkah aktif untuk ikut memastikan hasil penjualan 6 persen saham tiga Pemda di NTB (termasuk dalam saham PT NNT/Newmont Nusa Tenggara) yang diakuisi oleh Group MEDCO (Arifin Panigoro) bisa segera diterima oleh daerah. Menurutnya, sangat jelas terlihat Gubernur NTB, TGKH. M. Zainul Majdi tidak mampu untuk bernegosiasi dengan PT. Multi Capital/PT MC  (Bakrie Group) agar segera mentransfer dana penjualan saham tersebut. Nilai transaksi 6 persen saham tersebut sampai kini tidak diketahui jumlah persisnya, namun diperkirakan mencapai Rp 2,1 Triliun.


"Transaksi penjualan saham sudah beres sejak November 2016. Sudah lewat setahun lebih, namun PT. MC tidak juga mentrasfer dana tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat di NTB. Apalagi, sampai saat ini tidak ada kejelasan bagi publik, berapa sebenarnya nilai penjualan saham tersebut," ujarnya.

Merujuk pengakuan dari pihak NNT sendiri, Newmont telah melepas 48,5 persen kepemilikan sahamnya dengan nilai US$ 1,3 miliar, artinya nilai 6 persen saham Pemda sekitar US$ 163 juta atau Rp 2,1 triliun. Angka versi Newmont ini berbeda dengan pengakuan versi Bakrie Group yang menyebut nilai penjualan 24 persen saham mereka (termasuk 6 persen saham Pemda di dalamnya) hanya sebesar US$ 400 juta. Artinya, nilai 6 persen saham Pemda sekitar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun. Sementara itu, informasi yang bersumber dari Pemprov NTB sendiri, nilai penjualan 6 Persen saham Pemda hanya Rp 484 miliar.

"Ada selisih yang sangat besar berdasar pengakuan tiga pihak tersebut mengenai nilai penjualan 6 Persen saham tiga Pemda di NTB.  Selisih antara pengakuan NNT dan Bakrie itu sekitar Rp 800 miliar. Kalau dibandingkan dengan pengakuan Pemprov NTB, selisihnya lebih besar lagi mencapai Rp 1,6 Triliun. Sementara selisih nilai antara pengakuan Bakrie Group dengan Pemprov NTB sekitar Rp 800 miliar lebih. Harus ada penjelasan logis mengapa selisih harga penjualan bisa terjadi, " urainya.

Karena itu Ervyn mengharapkan Anggota DPR RI dapil NTB bisa mendorong adanya disclosure (keterbukaan publik) mengenai hal ini.
Menurut Ervyn, tertundanya pembayaran hasil penjualan saham tersebut diduga ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban PT. MC pada pihak lain karena saat membeli 24 persen saham divestasi Newmont bersama Pemda, sumber dana berasal dari pinjaman dengan jaminan saham tersebut.

Sebelumnya, kewajiban Deviden PT. DMB (BUMD milik 3 Pemda di NTB)  selama  beberapa tahun juga tidak dibagikan oleh PT MC (cq. PT. MDB) karena terkait gadai saham tersebut. Deviden baru dibayarkan akhir tahun 2017.
"Jadi, ini praktek yang berulang oleh PT. MC. Sebelumnya pembagian Deviden tertunda bertahun-tahun, sekarang pembayaran penjualan saham juga ditunda. Ada kerugian publik akibat penundaan pembayaran tersebut, karena dana tersebut tidak bisa digunakan segera untuk membangun," terangnya.

Menurut Ervyn, Pemerintah  perlu memikirkan pengaturan untuk mengurangi praktek menarik manfaat yang tidak seharusnya oleh perusahaan atas saham divestasi milik Pemda sebagaimana terjadi dalam kasus gadai saham Pemda di PT. NNT oleh PT. MC melalui konsorsium PT. MDB.
"Ini adalah area bebas nilai yang selama ini belum menjadi fokus pemerintah. Hal ini menjadi lebih substansial mengingat sekarang ini ada rencana untuk divestasi saham PT. Freeport dengan pola serupa. Jangan sampai kasus divestasi Newmont NTB terulang di Freeport Papua. Alih-alih menempatkannya sekadar sebagai aksi korporasi biasa oleh BUMD dengan pihak swasta, atau sebagai pure aksi korporasi, Pemerintah perlu menegaskan posisinya. Alasannya sangat jelas, landasan keterlibatan pihak swasta dalam kepemilikan saham yang didivestasi tersebut tidak lain adalah perintah Undang-undang. Jadi harus ada fungsi kontrol tertentu agar ruang semacam ini tidak menjadi locus berjalannya praktek rent-seeking, " tegasnya.

Kata Ervyn, kejelasan agenda 10 orang wakil rakyat dapil NTB di Senayan dibutuhkan untuk memastikan hal-hal tersebut, agar jelas bahwa mereka itu benar-benar bekerja untuk masyarakat NTB alias bukan seperti jagung lupa tongkolnya.

"Itu kayak Bung Fahri Hamzah dari Fraksi PKS. Coba lebih serius jadi wakil rakyat NTB. Tiap hari hanya ribut soal isu politik atau mau bubarkan KPK, padahal hampir semua orang NTB sangat bersyukur atas kinerja KPK memburu para koruptor, sehingga ada yang menjaga perampokan Asset rakyat. Semestinya, dengan posisinya sebagai pimpinan DPR, Bung Fahri bisa lebih berguna untuk masyarakat NTB. Perjuangkan isu-isu penting yang menyangkut hajat orang NTB seperti soal saham Newmont itu, biar ndak bosan kita di Lombok Sumbawa ini. Jangan cuma bisa nyanyi bubarkan KPK, tapi justru dorong KPK bongkar selisih harga penjualan saham Pemda di Newmont yang sangat besar itu. Dorong pemerintah ambil posisi yang jelas terkait saham hasil divestasi yang kemudian bisa seenaknya dijadikan jaminan kredit, termasuk bagaimana publik bisa mengontrolnya. Cari cara untuk pastikan apa yang menjadi hak masyarakat NTB tidak dikebiri. Saya kira itu agenda-agenda yang substansial untuk mereka kerjakan sebagai wakil rakyat, " Tandas pria kelahiran Pulau Sumbawa ini. (Eka)