Lombok Barat (postkotantb.com) - Sejumlah kabupaten/kota di NTB kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk tahun anggaran 2017.
Anehnya, disamping memberikan predikat WTP, pihak BPK justru mengkritik Pemkab terkait hal yang krusial yang tidak jauh dari masalah anggaran.
Misalnya, BPK mengkritik Pemkab terkait permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan.
Hal itu termasuk pajak yang sudah dipungut bendahara tapi tidak disetor ke kas negara. Ada juga persoalan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selan itu, terkait pekerjaan fisik seperti volume yang tidak sesuai dengan kontrak maupun kesesuaian jangka waktu pekerjaan.
Catatan lainnya adalah masalah pengelolaan aset yang di dalam pencatatannya ada namun fisiknya tidak ditemukan. Bahkan belanja BBM kendaraan dinas pun menjadi catatan BPK dan masih ada beberapa catatan lagi.
"Ini sesungguhnya memperihatinkan. Seharusnya sudah WTP semakin ke sini semakin sedikit permasalahan yang ditemukan," kata Kepala BPK RI Perwakilan NTB Wahyu Priyono di hadapan seluruh kepala daerah se-NTB usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan daerah Pemerintah Daerah tahun 2017 se-NTB di Aula Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Senin (28/5/2018).
Meski begitu, BPK juga mengatakan bahwa catatan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran opini itu. Pasalnya, menurut Wahyu opini itu diberikan karena terbantu dengan adanya maturitas dan tindak lanjut yang cepat dilakukan.
Namun begitu, Wahyu berharap seluruh catatan yang ada dapat cepat ditindaklanjuti.
"Insya Allah capaian NTB bisa semakin meningkat 90 persen lebih. Lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tapi mudah-mudahan ada kabupaten atau kota yang bisa 100 persen," harapnya.
Bagi Pemkab Lombok Barat (Lobar) sendiri, predikat WTP merupakan yang keempat kalinya berturut-turut setelah sebelumnya Pemkab Lobar juga mendapatkan opini yang sama pada tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Tahun Anggaran 2017 sendiri diterima langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat H. Lalu Saswadi didampingi Ketua DPRD Lobar Imam Kafali.
"Alhamdulillah kita empat kali berturut-turut dan semoga WTP ini menjadikan kinerja kita lebih baik. WTP ini merupakan suatu keharusan suatu pemerintah daerah karena pada dasarnya dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang ada," kata Pjs Bupati Lobar H. L. Saswadi usai acara.
Sementara itu, raihan WTP untuk Pemkab Lombok Barat sangat diapresiasi oleh masyarakat Lombok Barat, khususnya pejabat Pemkab Lobar sendiri.
Kepala Inspektorat Lombok Barat, Ir. H. Rachmat Agus Hidayat, mengaku bangga dengan kinerja Pemkab Lobar yang mampu mempertahankan WTP tahun anggaran 2017 ini.
Terkait catatan-catatan yang disampaikan Kepala BPK tadi, pihaknya bersama seluruh OPD Lobar bejanji akan secepatnya menindaklanjuti.
"Dari yang disampaikan kepala BPK tadi ada temuan-temuan yang ditemukan secara berulang. Posisi kita sebelum temuan ini adalah 91.76 persen. Semoga harapan kita bisa 100 persen dapat tercapai," harapnya. (An)
0 Komentar