Lombok
Tengah (postkotantb.com)- Kita tidak akan mungkin bisa kerja sendiri,
pembangunan sepatutnya membutuhkan sinergi, walaupun kita hebat, tidak ada
artinya kalau kehebatan itu hanya bersifat individu. Demikian tegas Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, saat
menghadiri Penandatanganan Kontrak Kerja Tenaga Pendamping Profesional P3MD
(Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Operator
Komputer Kabupaten) Tahun Anggaran 2019 di Pendopo Wakil Bupati Lombok Tengah,
Rabu (30/1/19).
Mengawali
arahannya, Wagub NTB menyampaikan bahwa kabupaten Lombok Tengah berkontribusi
besar dalam penurunan angka kemiskinan di NTB, yang mana pada tahun 2018 angka
kemiskinan NTB turun menjadi 14,83 persen. Karena itu, Hj. Rohmi mengucapkan
terima kasih dan selamat kepada Bupati Lombok Tengah dan seluruh jajarannya
atas penurunan angka kemiskinan yang telah diraih.
Wagub
menerangkan, pada dasarnya pembangunan di NTB sudah pada jalur yang benar,
begitu pula dengan kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan proyek Nasional yang
ada sudah diimbangi dengan program yang baik di kabupaten.
Untuk meningkatkan
pembangunan tersebut, Kepala Desa dan tenaga ahli pendamping yang hadir saat
ini nantinya akan menjadi ujung tombak program kerja Gubernur dan Wakil
Gubernur. Karena itu, Wagub mengungkapkan pentingnya sinergi antar semua pihak.
Seperti diketahui, dana desa dikucurkan untuk memajukan sebuah desa. Dengan
demikian, Dari tingkat Presiden sampai Kepala Desa harus berjuang bersama.
Wagub
menambahkan, program di Desa tidak hanya bicara infrastruktur saja tapi harus
mengingat pembangunan SDM, lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan.
Empat hal ini harus betul-betul diperhatikan.
"Dana besar jika tidak dikelola dengan baik, tidak ada
artinya, maka dari itu SDM nya harus baik juga", tambah Wagub.
Hj.Rohmi juga berpesan agar selalu memanfaatkan teknologi,
serta bagaimana membuat masyarakat sadar bahwa apa yang dilakukan adalah untuk
lingkungannya.
Lingkungan yang baik
adalah lingkungan yang sehat, karena itu melalui program pemerintah di desa dan
dusun, Wagub NTB mengajak masyarakat melalui para Kepala Desa yang hadir untuk
mengaktifkan kembali posyandu.
"Percuma desanya bagus tapi masyarakatnya sakit-sakit, kita lakukan
revitalisasi posyandu, yakinkan kader untuk bekerja dan diberikan insentif yang
cukup", tambahnya.
Sebelumnya
pada saat yang sama, Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan,
meningkatnya dana desa yang diterima tahun ini dapat dimaknai sebagai
peningkatan tugas dan pengabdian aparatur desa bagi masyarakat.
"Atas nama masyarakat kabupaten lombok tengah kami sampaikan
apresiasi kepada Wagub NTB atas kedatangannya", ucapnya.
Saat
yang sama, Kadis PMPD Dukcapil Provinsi NTB Azhari menambahkan, melalui
nawacita ketiga Presiden RI yakni membangun dari pinggiran, hal ini membutuhkan
sinergi yang baik, dari perencanaan sampai evaluasi.
Tahun
2019, jumlah Dana Desa (DD) yang diterima Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui
dana transfer daerah mencapai Rp 1 triliun lebih, lebih besar dari tahun 2018
yang hanya mencapai 980 miliar.
Peningkatan
tersebut diharapkan bisa semakin mendorong geliat pembangunan daerah pedesaan
di NTB, khususnya bidang pertanian. (RZ)
0 Komentar