Baiq Diyah Dukung Langkah Pemprov NTB Diversifikasi Ekonomi

Anggota DPD RI Baiq Diyah Ratu Ganefi mendukung upaya Pemprov NTB untuk melakukan diversifikasi ekonomi

Mataram (postkotantb.com)- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 2019 yang di gelar beberapa waktu lalu mencatat beberapa poin penting.

Pemprov NTB dalam lima tahun kedepan menggeber sejumlah program unggulan, baik di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Catatan penting lainnya di bidang ekonomi yakni Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro meminta Pemprov NTB untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan tidak bergantung pada sektor pertambangan.

Bambang meminta gubernur untuk memperhatikan sektor ekonomi lainnya seperti pariwisata, pertanian, industri kreatif dan jasa. 

Anggota DPD RI dapil NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi mendukung langkah Pemprov NTB untuk melakukan perubahan pola ekonomi dengan tidak terlalu bergantung dengan sektor pertambangan.

Menurut Baiq Diyah sektor pertambangan bersifat temporer dan tidak bisa di perbaharui. Sementara sektor lainnya seperti pariwisata, pertanian dan industri kreatif kedepannya sangat menjanjikan. Bila sektor non tambang ini di kelola dengan konsisten dan profesional ujar Baiq Diyah, maka akan menjadi sumber pendapatan daerah yang luar biasa.

"Sektor pariwisata dan pertanian saya rasa bisa menjadi sektor unggulan, dua sektor ini yang membuat NTB terkenal, pariwisata kita tidak kalah dengan destinasi lainnya di Indonesia, sektor pertanian kita mempunyai sejarah sebagai lumbung padi nasional dengan program padi gogo rancah, dua sektor ini mempunyai potensi luar biasa bagi pendapatan daerah," papar nya.

Namun untuk bisa melakukan diversifikasi pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai daya saing. Kawasan KEK Mandalika sebagai destinasi unggulan kata senator yang juga ketua Iwapi NTB ini akan membutuhkan ribuan tenaga kerja. Untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja tersebut masyarakat harus memiliki keterampilan dan keahlian.

Menyiapkan sumber daya manusia merupakan tugas pemerintah. Bila perlu tambah calon anggota DPD RI nomor 24 ini, pemerintah bisa menggandeng piham ketiga untuk menciptakan tenaga profesional dan terampil.

"Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah, tidak menutup kemungkinan bisa menggandeng pihak ketiga untuk pendidikan dan pelatihan," pungkasnya.(RZ)