-->

BPD PHRI NTB Percepat Musda

, Sunday, September 29, 2019 WIB Last Updated 2019-09-29T13:03:16Z
Panitia musda PHRI, dari tengah I Gusti Lanang Patra, ketua panitia Affan Ahmad, Awanadi, Didi Kuswardi, Gede Gunanta, Ernanda D. Agung dan Sahlan M Saleh

Lombok Barat (postkotantb.com)- Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat (NTB)  berencana menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tanggal 22 Oktober mendatang. Musda ini digelar pada pertengahan jalan kepengurusan organisasi kepariwisataan periode 2019-2023 tersebut. Pelaksanaan Musda ini dipercepat lantaran pihak Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Pusat menilai kepengurusan sebelumnya demisioner. Hasil musda ini nanti akan melanjutkan periodisasasi kepengurusan hingga 2023 mendatang. 

Ketua Dewan Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra saat jumpa pers di Mataram mengatakan, musda kali ini bukan Musdalub namun dipercepat karena kepengurusan sebelumnya tak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sehingga BPP PHRI pusat menganggap keputusannya demisioner.

"Jadi musda ini dipercepat, bukan Musdalub karena kepengurusan sebelumnya tak sesuai dengan AD/ART organisasi sehingga Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI menganggap kepengurusannya demisioner" Kata Lanang bersama tim panitia lainnya Affan Ahmad selaku ketua panitia, Didi Kuswardi, Gede Gunanta, Awanadi,  Sahlan M Saleh. 

Menurutnya musda ini dipercepat karena ada agenda-agenda yang penting dalam Parwisata yang butuh perhatian dan pemikiran dari organisasi kepariwisataan. Selian itu masalah kompleks menyangkut pariwisata juga butuh masukan dari semua pihak.

"Karena itu anggota PHRI betul-betul ingin ini (musda) dipercepat," Kata Lanang. 

Menurutnya dalam Musda kali ini mengusung kebersamaan sebab dengan kebersamaan ini semua anggota bisa bekerjasama. Lebih - lebih kata dia, NTB masuk prioritas bahkan super prioritas dari pemerintah pusat.  Karena itu, sangat diharapkan semua organisasi kepariwisataan betul-betul kuat dan solid sehingga bisa menjadi mitra bagi pemerintah dalam mendukung dan memberikan masukan dalam membangun serta mengembangkan Parwisata kedepan.  "Itu yang diharapkan" ujar dia.

Menurut dia organisasi kepariwisataan ini investasinya tidak kecil, sehingga komitmennya dalam membangun pariwisata tidak perlu diragukan lagi.  Pihaknya miliki komitmen kuat agar Parwisata  di NTB harus maju dan berkembang dengan indikasi meningkatnya wistawan yang berkunjung. 

Setelah musda ini nanti lanjutnya, akan diadakan Rakerda yang membahas lebih detail program kerja kedepan. Bagiamana supaya usaha para anggota berjalan lancar, baik, dan prospeknya bagus. Di Rakerda ini nantinya lanjut dia, membahas banyak hal tentang kepentingan anggota seperti promosi, peningkatan SDM.  Termasuk kata dia kebijakan pemerintah yang perlu dipikirkan dan diberikan masukan mana yang dianggap memberatkan pengusaha.

Lebih jauh kata dia, berkaitan dengan pelaksanaan musda ini sudah dibentuk panitia. Pihak panitia sudah mulai membuka pendaftaran peserta musda dan calon ketua di sekretariat lantai II Hotel Lombok Plaza. Untuk peserta musda, pendaftarannya dimulai tanggal 28 september dan ditutup tanggal 15 oktober mendatang. Sedangkan untuk Pendaftaran calon ketua sendiri, melalui proses penjaringan tanggal 30 september dan ditutup tanggal 6 oktober.

"Kami akan menyelenggarakan Musda BPD PHRI NTB yang direncanakan tanggal 22 oktober, mudah - mudahan tidak ada perubahan," ujarnya.

Persyaratan calon peserta jelas dia, wajib mendaftarkan diri ke sekretariat musda BPD PHRI  dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan AD ART organisasi, diantaranya izin usaha dan melaksanakan kewajiban berupa iuran tahunan.

"Nantinya akan dijelaskan lebih lanjut tentang bagiamana persyaratan mekanisme pendaftaran bagi calon peserta oleh pihak panitia," terangnya.

Setelah dinilai memenuhi syarat, peserta akan diberikan kartu sertifikat tanda anggota (STA) yang nantinya menjadi dasar sebagai peserta.

"Setiap peserta ini nanti di verifikasi dulu, bahwa peserta ini pemegang STA dan membawa mandat bagi yang dimandatkan."jelasnya.

Sejauh ini kata dia, keanggotaan PHRI mencapai 45 orang. Kedepan semua pengusaha di daerah akan dirangkul sebagai anggota. 

Untuk persyaratan menjadi calon ketua jela dia lebih lanjut mengacu AD ART, seusai dengan pasal 28 ayat 3 diantaranya WNI, pria maupun wanita, sehat jasmani dan rohani. Diutamakan berdomisili dalam wilayah kedudukan PHRI NTB dalam hal ini di Mataram, diutamakan pemilik badan usaha hotel atau restoran dan atau mendapatkan mandat tertulis dari pemilik badan usaha.

Untuk calon ketua ini juga sekurang-kurangnya pernah menjabat sebagai pengurus BPD PHRI atau ketua BPC. Bersedia dan berdedikasi tinggi dan punya waktu bagi anggota dan organisasi.  Bagi yang berminat mendaftar kata dia, harus melampirkan CV, izin badan usaha, kedudukan dalam badan usaha.  Berkas persyaratan ini nanti akan diversifikasi oleh tim sebelum diloloskan sebagai calon. (Eka) 
Komentar

Tampilkan

Terkini