 |
| Papuq Sahmin janda tua asal Dusun Barat Kubur Desa Sesela Kecamatan Gunungsari saat disantuni Kadus Barat kubur. Janda Tua ini hidup sebatangkara, ironis nya dia tidak disentuh bantuan dari pemda. |
Lombok Barat (postkotantb.com)- Papuq Sahmin janda tua asal Dusun Barat Kubur Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat hidup sebatangkara. Ia tidak punya keluarga yang mengurusnya ditengah kondisi sakit Stroke yang dideritanya, selama setahun sehingga menyebabkan dirinya tidak bisa beraktivitas selama setahun terakhir ini. Untuk menyambung hidup, ia hanya bergantung dari belas kasih warga sekitar. Parahnya, Papuq tua ini tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Baik itu berupa BPJS, bantuan non tunai (BPNT) dan PKH.
Ditemui di gubuknya Senin kemarin, Papuq tua ini tengah berbaring lemah di kamarnya yang berukuran sangat kecil. Hanya berukuran 2x3 meter persegi. Gubuk kecilnya ini dibangun pada saat bulan puasa lalu secara swadaya oleh kepala dusun bersama warga setempat. Bangunan yang dibuat dari batako, beratapkan seng dan berlantai semen masih dalam kondisi belum selesai, karena keterbatasan anggaran. Bangunan temboknya pun terpaksa disiasati dengan bangunan batako setengah dan setengahnya lagi dibuatkan dari triplek. Papuq Sahmin dibangunkan rumah oleh warga, karena rumah tempat ia menumpang sebelumnya mau dijual.
Ia mengaku hidup sendiri, tidak punya suami dan anak. Ia memililiki saudara namun sudah meninggal akibat lumpuh, satu saudaranya masih hidup namun kondisinya juga lumpuh. Dulu ketika masih dalam kondisi sehat dia berprofesi sebagai tukang pijat keliling ke Rumah-rumah Warga. Upah dari memijit ini tidak tentu, terkadang ia diberikan upah Rp 20-25 ribu, kadangkala kalau memijat bos-bos besar ia diberi upah Rp 50 ribu. “Dari upah mijit ini lah saya bisa makan,”ujarnya.
Akan tetapi semenjak setahun lalu, dia mengalami sakit Stroke sehingga tidak bisa mencari nafkah hidup. Untuk makan sehari-hari ia pun diberikan oleh warga sekitar. Beban hidupnya semakin berat, karena ia tak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Entah itu, Jamkesmas untuk keperluan berobat, Rastra atau BPNT dan PHK. “Saya ndak pernah dapat bantuan apapun,”tuturnya.
Kepala dusun Barat Kubur, Taufiq Nabil mengatakan pihaknya bersama warga bersawadaya membangunkan rumah papuq Sahmin. “Jadi saat itu papuq Sahmin ini datang ke rumah saya, sambil mengangis berharap dibangunkan rumah”jelas dia.
Akhirnya ia bersama masyakarat pun secara swadaya membangunkan rumah papuq sahnim. Kenapa tidak diusulkan ke pemda? menurut dia, pihaknya sudah sering menyampaikan ke pihak pendamping desa dan pendamping PKH agar papuq Sahnim diperhatikan, namun belum ada respon dari pihak pemda.
Pihaknya berharap agar dinas terkait melakukan pendataan ulang terhadap warganya, pasalnya banyak warga jompo yang belum masuk penerima bantuan. Seperti halnya para pedagang kecil yang nota bene orang jompo juga belum dapat bantuan.
Ia mengaku selama ini pihak dusun dan desa merasa dilangkahi oleh dinas terkait, pasalnya tidak melibatkan desa dan dusun saat turun melakukan pendataan.
Kades Sesela, H Abu Bakar mengamini apa yang disampaikan kadus Barat Kubur. Ia berharap agar Dinsos melakukan pendataan ulang terhadap warganya, sebab kalau dibiarkan maka akan menjadi masalah kedepan.
“Saya akan sampaikan hal ini pada saat Musdes. Semua warga yang belum dapat bantuan ini akan kami sampaikan,”tegas dia.
Sementara itu, Kadis Sosial Hj Made Ambaryati mengatakan, tim pusdatin sudah turun ke desa setempat untuk mengecek data BDT yang diberikan Dinsos. Tim Pusdatin ini mau melihat apakah betul NIK terpadu dengan Dukcapil. Bagi warga yabg belum dapat bantuan, tentunya harus dilaporkan melaui Musdes oleh Kepala Desa.
“Bisa diusulkan saat Musdes ini nanti mereka (warga) yang belum dapat bantuan itu, nanti dicek oleh tim apakah benar layak dapat bantuan atau tidak,”jelasnya.
Ia menegaskan terkait dengan bantuan yang salah sasaran, pihaknya sudah menekankan ke desa agar mengecek warganya bersama kadus agar warga yang tidak layak dikeluarkan dari penerima bantuan. Desa kata dia bisa mengusulkan warga yang mampu dikeluarkan dari penerima bantuan, dibuktikan dengan berita acara bermaterai. “Hal ini kami sudah sosialisasi sejak setahun lalu,”jelas dia. (Eka)
0 Komentar