Wednesday, September 18, 2019

Tekan Rasio; Fauzan-Sumiatun Dinilai Mampu Naikkan Kesejahteraakan Mayarakat Lobar

Kepala Bappeda Dr. H Baehaqi
Lombok Barat (postkotantb.com)- Pemda Lombok Barat dibawah kepemimpinan Bupati H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj Sumiatun dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lobar. Salah satu indikator keberhasilannya selama dua tahun terakhir (2018-2019), berdasarkan data BPS Pemda mampu menurunkan angka gini rasio atau pemerataan pendapatan masyarakat dari sebelumnya 0,324 menjadi 0,285. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan gini rasio provinsi sebesar 0,372 bahkan pusat. Dengan menurunkannya gini rasio ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lobar iklusif artinya berpihak kepada masyarakat kecil. Sehingga pemerataan penghasilan masyarakat Lobar pun meningkat.

Capaian ini tak lepas dari berbagai kebijakan Bupati pada periode I dan berlanjut periode II bersama Hj. Sumiatun, yang tak dilakukan oleh kepala daerah yang lain. Kebijakan ini menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat dan system perekonomian warga yang diterapkan melalui pembangunan infrastruktur yang merata, kebijakan produk lokal dan mengutamakan bantuan-bantuan kepada pengelolaan pascapanen. Dampak dari meningkatnya kesejahteraan ini juga mampu mengentaskan daerah ini dari status tertinggal. 

“Salah satu indikator keberhasilan Pemda selama dua tahun terakhir yang rilis BPS tahun 2019 ini, yakni menurunkan angka gini rasio atau pemerataan pendapatan menurun, artinya pembangunan dibawah pak Bupati Fauzan dan ibu Wabup Sumiatun ini sudah nampak inklusif. Artinya berpihak kepada masyarakat kecil sehingga kesejahteraan masyarakat Lobar semakin meningkat,”kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Dr. H Baehaqi, Selasa (17/09).

Kenapa pertumbuhan ekonomi Lobar inklusif? Menurut dia Bupati dan Wabup menerapkan suatu kebijakan yang inovatif, yakni bagaimana mendorong buruh tani keluar dari sektor pertanian dan menyiapkan sektor riil. Tak sampai disitu, Bupati dan Wabup menerapkan sebuah aturan Perbup pemberdayaan produk lokal sehingga mereka yang keluar dari buruh tani masuk ke sektor rill tersebut dan produk mereka bisa diakomodir oleh pasar. Terutama oleh ASN di Lobar wajib menggunakan produk lokal. Sehingga produk masyarakat ini bisa terserap. Seperti produk garam, gula aren dan produk lain, misalnya untuk makan minum, Bupati mengharuskan OPD membeli produk warga Lobar.

 “Kebijakan inilah yang terukur oleh satu ukuran yang disebut gini rasio. Ini bukan ukuran Lobar, namun nasional bahkan internasional yang digunakan oleh UNDP  untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.”jelasnya.

Kenapa gini rasio menurun? Menurut dosen Pasca Sarjana Unram ini tak lepas dari kebijakan Bupati bersama Wabup yang mengutamakan infrastruktur untuk pemerataan akses. Karena dengan pemerataan akses ini masyarakat bisa bekerja, akses kesehatan, pendidikan dan perekonomian lebih mudah. Dampak dengan akses merata dan mudah ini, kesempatan berusaha masyatakat semakin bagus. Sehingga berdampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang dulunya 38 persen menjadi 32 persen. Artinya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian berkurang, sehingga  pendapatan warga naik. Tenaga kerja juga terserap di sektor lain, terutama di sektor riil dan sektor jasa juga meningkat. 

“Ini juga meningkatkan pedapatan masyarakat pada sekor-sektor yang lain,”terangnya.

Ditambah lagi kata dia, perhatian Bupati dalam hal pembangunan kuliner dan infrastruktur perdagangan sehingga mampu mendorong penurunan gini rasio. Jika dilihat grafik lanjut dia, 40 persen masyarakat Lobar berpendapatan rendah pengeluarannya sudah meningkat. Artinya kesejahteraan masyarakat semakin bagus atau meningkat. Meningkatnya kesehateraan masyarakat juga jelas dia bisa dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan dari 15,4 persen menjadi 15,2 persen (data BPS tahun 2018). Selain itu, angka pengangguran bisa ditekan 3,24 persen. 

Artinya kata dia, kondisi ketersediaan tenaga kerja dengan lapangan kerja masih seimbang. Salah satu impact dari meningkatnya kesejahteraan ini juga tambah dia, Lobar bisa keluar dari status daerah tertinggal.”Sebagai salah satu impact-nya juga Lobar terbukti keluar dari daerah tertinggal,”imbuhnya. (Eka)

No comments:

Post a Comment