Lombok Barat (postkotantb.com)- Satu tahun kepemimpinan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Siti Rohmi Djalilah dinilai telah mampu melanjutkan pembangunan NTB dari berbagai sektor. Selama memimpin Bumi Gora, program kerja pembangunan daerah yang dilakukan Zul-Rohmi telah sesuai atau On The Track Zul-Rohmi. Adanya Kritikan dari Kalangan legislatif terhadap program - program yang dilakukan Pemprov, seharusnya dilakukan secara objektif dan berimbang.
"Harusnya dibarengi juga dengan koreksi yang dilakukan bagi kalangan dewan. Baik dari sisi belanja untuk kepentingan dewan sendiri, seperti tunjangan perumahan dan yang paling fantastis belanja untuk membiayai pokok fikiran (Pokir) dari para wakil rakyat tersebut," Demikian ditegaskan tokoh Nahdatul Ulama (NU) NTB, HL Winengan (20/9) kemarin.
Pengurus wilayah NU NTB ini menegaskan, pemerintahan Zul-Rohmi selama satu tahun berjalan bagus dan baik. Baik gubernur dan wagub aktif belusukan menemui masyakarat dibawah. Mereka turun menyerap aspirasi dari masyakarat bawah. Justru adanya kalangan yang mengkritik pemerintahan Zul-Rohmi, menurut Ketua Desak Datu Lombok ini harus juga dinilai secara berimbang. Seperti disampaikan oleh beberapa kalangan dewan dan kelompok-kelompok tertentu yang cenderung kurang objektif. Sebab menilai pemerintahan yang secara tidak berimbang. Artinya, tidak menyebut keberhasilan yang dilakukan pemerintah, sehingga seolah - olah yang salah hanya pemerintah saja.
Kalau mau berimbang menilai kinerja pemerintah kata dia, Seharusnya pihak Perwakilan pemerintah juga ikut diundang dalam diskusi - diskusi. Namun yang diundang kata dia hanya pihak yang mengkritik saja sehingga terkesan ada kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, kalangan dewan sendiri tidak dikritik. Atau para wakil rakyat sendiri yang mengkritik dirinya atau introspeksi diri. "Tidak ada yang pernah berani kritik dewan ini," jelasnya.
Jika yang dipersoalkan masalah program dari APBD, menurut dia tentu harus dipahami bahwa Zul-Rohmi dilantik setelah Pengesahan APBD murni 2018 lalu. Selanjutnya, kalau yang dipersoalkan APBD - perubahan justru saat ini kata dia tengah berlangsung penggodokannya.
"Yang disorot ini kata hanya tentang pemerintah Zul-Rohmi saja, namun lupa seberapa besar dana rakyat yang dipakai oleh DPRD ini," tegas dia.
Ia mencontohkan, anggaran untuk tunjangan perumahan dewan yang menghabiskan dana belasan juta rupiah per bulannya. Darimana kata dia tunjangan perumahan sebesar itu di NTB. "Kenapa ndak ada yang berani soroti masalah ini, tapi kenapa sedikit - dikit pemerintah saja yang disalahkan, kita di pemerintah bukan ini alergi pada kritik, tegas dia.
Kalau dihitung dana tunjangan dewan ini kata dia per bulannya mencapai Rp 13.260. 000.000, kalau dana ini dipakai untuk membangun rumah kumuh saja maka sekitar 1.500 unit rumah bisa terentaskan. Belum lagi kata dia, pokok fikiran dewan. Kalau rata-rata pokir dewan Rp 2 miliar saja maka total 130 miliar hingga rp 150 miliar. Kalau dana ini diarahkan untuk penanganan kemiskinan maka masalah ini bisa tertangani.
Ditambahkannya, pemerintahan Zul-Rohmi telah mampu memajukan pembangunan di Kabupaten /kota, seperti halnya di Lobar. Menurut dia, tanpa peran serta dan persetujuan gubernur maka proyek Meninting ini tidak mungkin terlaksana. Termasuk kata dia, di Lombok Tengah Pembangunan KEK Mandalika yang sudah berjalan dengan total anggaran triliunan rupiah. (Eka)
0 Komentar