 |
| Kadis Kominfotik Pemprov NTB I Gde Putu Aryadi menjelaskan pada bulan Oktober pengaduan ke NTB Care di dominasi laporan kekeringan Sert kelangkaan air bersih |
Mataram (postkotantb.com)- Total pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat di aplikasi pengaduan resmi milik Pemprov NTB, yakni NTB Care dari tanggal 1 oktober hingga hari ini yakni, Rabu (30/10) jumlah pengaduan masyarakat di 10 Kabupaten/kota sebanyak 47 pengaduan. Dari 47 pengaduan tersebut yang mendominasi adalah kekeringan yang menyebabkan kelangkaan air bersih.
Persaolan yang mendominasi adalah persoalan kelangkaan air bersih disebabkan karena musim kemarau panjang,” terang PLt Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH., ditemui di ruangannya Rabu siang (30/10).
Selain itu tutur Gde, ada banyak hal lain yang diadukan oleh masyarakat melalui aplikasi pelayanan NTB Care. Diantaranya soal layanan publik tentang e-KTP, layanan kesehatan di rumah sakit dan bandara, pembangunan rehab rekon, pendidikan serta kemacetan yang ada di Kota Mataram.
“Termasuk adalah matinya trafik light di Rempung Lombok Timur,” ucapnya.
Selain itu, ada inovasi dan kreativitas warga Sekotong Lombok Barat yang membuat paving block dengan bahan dasar dari sampah plastik untuk mendukung program pemerintah provinsi NTB soal zero waste.
“Ini warga Sekotong minta dukungan ke Dinas LHK NTB untuk kelancaran usahanya. Warga tersebut bernama Abdul Aziz ini,” terangnya sembari memperlihatkan aplikasi NTB Care di handphonenya.
Yang terakhir katanya, adalah pengaduan warga Tanjung KLU yang mengeluhkan tentang masalah penampung bak air yang tidak berfungsi yang dibangun pada tahun 2016 silam. Sementara pemerintah sudah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp500 juta.
“Baknya tidak berfungsi dan terbengkalai sudah beberapa tahun lalu,” tutup Gde.
Untuk diketahui, NTB Care adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menampung dan menerima serta merespon cepat semua keluh dan aspirasi masyarakat NTB di bawah kendali Dinas Kominfotik NTB.
Bahkan NTB Care ini sudah dilakukan MoU dengan 10 kabupaten/kota untuk merespon cepat apabila ada pengaduan masyarakat di daerahnya masing-masing yang sudah terintegrasi serta semua SKPD dan daerah, pungkasnya.(RZ)
0 Komentar