Mataram (postkotantb.com)- Menjelang hari terakhir kegiatan Operasi Zebra Gatarin 2019 yang dilakukan jajaran Ditlantas dan satlantas res se-NTB bersama TNI dan pihak terkait lainnya, masih banyak ditemukan pelanggaran administrasi pengendara dan kendaraan seperti SIM dan STNK yang sudah tidak berlaku, tidak menggunakan helm serta terakhir di Bima, petugas Operasi Zebra Gatarain yang di pimpin langsung Kasatlantas Kasat Lantas Iptu Agus Pujiyanto, S. Pd. malah berhasil menjaring begal yang diketahui melakukan penodongan beberapa jam sebelumnya, karena kedapatan membawa senpi rakitan dan senjata tajam serta barang bukti satu buah motor honda sonic.
Operasi tersebut mendapat apresiasi beragam dari masyarakat. Sebagian besar mereka berterima kasih bahwa operasi yang digelar Kepolisian telah meningkatkan kesadaran pasalnya operasi tersebut sebagai pengingat agar masyarakat selalu taat aturan dalam berlalu lintas dan membayar pajak kendaraan.
Lain halnya dengan salah seorang tokoh masyarakat yang juga seorang politisi ini, Datu Rahdin menyayangkan Operasi Zebra Gatarin disamping membuat macet yang paling rawan menimbulkan kecelakaan karena banyak masyarakat yang panik saat mendadak ada razia kemudian lari ngebut berbalik melawan arah sehingga menimbulkan kecelakaan.
"Boleh saja razia tapi jangan terus-menerus, kesan nya jadi kurang bagus, karena bahayanya pengendara yang jiwanya panik, sekalipun surat-surat dan kendaraan nya lengkap tetap saja dia panik dan merasa seolah-olah ada kesalahan. Seharusnya aparat sudah mulai memikirkan cara yang lebih efektif untuk membuat masyarakat lebih sadar hukum karena kalau razia seperti ini sudah sangat tidak efektif, budaya malu untuk berbuat salah ini yang harus ditumbuh kembangkan di masyarakat," ungkapnya.
Ia heran pasalnya setiap operasi digelar, pelanggar yang ditangkap selalu bertambah banyak.
"Buktinya setiap razia yg ditangkap tambah banyak, lalu dimana letak unsur membuat masyarakat sadar hukum atau sadar aturan? Ini seharusnya dievaluasi, mungkin ada formulasi khusus dalam menyadarkan masyarakat tanpa razia jalanan," sambung Politisi NasDem ini di Mataram, Sabtu (2/11).
Datu Diding kerab ia disapa ini menyarankan razia boleh dilakukan saat kondisi yang sifatnya memaksa.
"Kondisi memaksa dilakukan razia seperti mencari kendaraan hilang atau memburu pelaku tindak pidana. Itu merupakan suatu kebutuhan untuk melakukan razia," pungkasnya.
Sementara itu dihubungi terpisah, Dirlantas Polda NTB Kombespol Amin Litarso mengatakan Operasi Kepolisian khusus masalah lalu lintas tiap tahun digelar tiga kali.
"Operasi tersebut antara lain : 1. Operasi Simpatik digelar awal tahun (lebih diprioritaskan Pre-emtif, preventif dan edukatif/sosialisasi 80% dan 20% gakkum. 2. Operasi Patuh digelar pertengahan tahun (60% gakkum 40% pre emtif dan sosialisasi) dan 3. Operasi Zebra digelar di akhir tahun dalam rangka cipta kondisi jelang perayaan natal dan tahun baru (80% gakkum dan 20% preemtif dan preventif)," paparnya, Sabtu (2/11).
Ia menegaskan Masyarakat tidak perlu harus panik, kalau kewajiban dan aturan disiplin berlalulintas dipatuhi (surat-surat perorangan SIM dan STNK (pajak ran)), berkendara Roda dua (R2) dan bonceng pakai helm SNI, Roda empat (R4) pakai Safety belt, semua lengkap. Sebelum pelaksanaan operasi sudah diberitahukan/ sosialisasikan lebih dulu baik persurat, media maupun publik adress.
"Sekali lagi saya imbau masyarakat tak perlu panik kalau merasa benar dan memiliki kelengkapan tersebut," katanya.
Ia menjelaskan Operasi tersebut sudah direncanakan, kecuali untuk menekan angka kecelakaan (laka) dan fatalitas korban laka.
"Juga untuk membatasi ruang gerak para pelaku curas, curat, curanmor serta membantu Pemda dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan target pajak," imbuhnya. (Eka)
0 Komentar