Diduga Ada Kerugian Negara, Manajemen PLTU Jeranjang Dilaporkan ke Polda NTB

Direktur Logis NTB M. Fihiruddin menyerahkan berkas laporan yang di terima tim dari Ditkrimsus Polda NTB, Logis NTB melaporkan manajemen PLTU Jeranjang karena di duga adanya kerugian negara

Mataram (postkotantb.com)- Lombok Global Institute (Logis) NTB yakni lembaga yang konsern terhadap kebijakan publik dan korupsi melaporkan manajemen PLTU Jeranjang ke Polda NTB. Laporan di layangkan langsung Direktur Logis NTB M. Fihiruddin yang di terima oleh Tim Ditkrimsus Polda NTB, Selasa (2/6).

Usai memasukan laporan Fihir menjelaskan pihaknya telah melakukan riset dan kajian terhadap operasional di PLTU Jeranjang. Dari hasil riset tersebut di temukan sejumlah kejanggalan pada in efisiensi anggaran operasional dan adanya potensi kerugian negara.

Ia mencontohkan biaya angkut batubara yang di gunakan sebagai bahan bakar mesin pembangkit sejak beroperasi PLTU Jeranjang sekurang nya menghabiskan anggaran hingga 600 milyar rupiah dengan rincian setiap minggunya dari tahun 2010, sebanyak 7.000 ton batu bara masuk untuk memasok bahan bakar PLTU ini.

Pengangkutan batu bara dari Pelabuhan Lembar diserahkan ke pihak ketiga dengan biaya angkut sekitar Rp 130.000 per truk. Artinya diperlukan 1. 250 truk setiap minggunya untuk memindahkan batu bara ini.

"Jika dihitung, negara perlu sekitar Rp 1,6 miliar rupiah “hanya” untuk biaya angkut ini. Itu artinya, perlu uang Rp 6,4 miliar setiap bulannya dan Rp 76,8 miliar tiap tahunnya. Jika kami asumsikan sejak pertama operasional, tak kurang Rp 600 miliar yang di keluarkan hanya untuk biaya bongkar muat batubara saja," paparnya.

Selain itu persoalan yang di temukan adalah tidak beroperasinya dermaga sandar di Jeranjang tersebut sehingga aktivitas bongkar muat yang sejatinya di lakukan di dermaga milik PLTU tersebut dialihkan ke pelabuhan barang di Pelabuhan Lembar.

Tidak beroperasinya dermaga di PLTU tersebut di duga karena kegagalan konstruksi dan tidak layak di gunakan untuk operasi bongkar muat.

'Informasi yang kami dapatkan, dermaga yang dibangun di dalam kawasan PLTU ini tidak bisa difungsikan karena diduga tidak layak untuk tempat bersandarnya tongkang pengangkut batu bara. Dugaan kami, kegagalan konstruksi berkaitan dengan lemahnya perencanaan dan eksekusi proyek. Hasilnya, miliaran rupiah uang negara yang digunakan untuk pembangunan dermaga tidak bermanfaat," lanjutnya.

Temuan lainnya yang di beberkan oleh Fihir adalah adanya turbin mesin pembangkit yang rusak dan tidak bisa operasionalkan. Karena kerusakan turbin tersebut pihak PLTU Jeranjang terpaksa menyewa sejumlah mesin pembangkit berbahan bakar solar. Iapun mempertanyakan biaya untuk bahan bakar mesin sewa tersebut. Menurut Fihir dengan biaya sewa tersebut seharusnya bisa di gunakan untuk memperbaiki dan membeli suku cadang mesin yang rusak.

"Lantas, pertanyaannya, anggaran dari mana yang digunakan untuk menyewa dan membeli solar untuk mesin listrik sewa ini. Yang jelas, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Keputusan  menyewa mesin ini jelas tidak sejalan dengan argumen tidak adanya anggaran perbaikan turbin batu bara yang rusak tersebut," pungkasnya.(RZ)