 |
| Bupati DPD LSM LIRA Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Haifa Akbar dalam jumpa pers berkomitmen, segera tuntaskan dugaan praktek KKN, khususnya di Lobar. |
Lombok Barat (postkotantb.com)- Dalam konfrensi pers yang digelar di acara Rakerda dan Deklarasi Gerakan Anti Korupsi, Sabtu (21/11), bertempat di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Bupati DPD LSM LIRA Lobar, Haifa Akbar mengatakan, Deklarasi Gerakan Anti Korupsi yang telah digagas, menjadi referensi untuk membongkar sejumlah kasus di wilayah kabupaten-kota di Provinsi NTB.
Di sisi lain, dia berkomitmen dan konsisten memberikan dukungan kepada para kader dan anggota organisasi, di setiap wilayah untuk membongkar sejumlah dugaan kasus yang menyangkut praktek KKN.
“Saya yang menginisiasi deklarasi itu. Kami akan mengendoors teman-teman wilayah, untuk membongkar kasus-kasus korupsi,”ungkapnya.
Terdapat beberapa kasus yang saat ini tengah diinventarisir oleh anggota LSM tersebut. Diantaranya, dugaan kasus GTI, Kasus Bibit Jagung dan kasus Marching Band serta Kasus JPS 9.
Khusus di wilayah Lobar, LSM ini tengah menyoroti pembebasan lahan untuk Pembangunan Bendungan Meninting. Disebutkan, jumlah anggaran untuk pembangunan konstruksi Bendungan tersebut, sekitar Rp 1,4 Triliun.
Setelah kegiatan Rakerda dan Deklarasi Gerakan Anti Korupsi, Pihaknya akan menggelar hearing bersama Kepala BWS NT I, Provinsi NTB, demi mempertanyakan kejelasan pembebasan lahan masyarakat.
“Kami akan mempertanyakan kejelasan, kenapa pembebasan lahan belum kelar sampai sekarang,”imbuhnya.
Dari hasil investigasi awal, Tegas dia, kuat dugaan ada permainan sejumlah oknum di lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN). Baik di BPN Provinsi maupun di kabupaten. Kemudian masalah lain yang bersumber dari laporan masyarakat.
Dijelaskan dia, pihak mine kontraktor serta sub kontraktor diduga tidak menepati komitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menurunkan tim invetigasi, demi melengkapi data-data yang dibutuhkan.
“Ini akan kami laporkan secara khusus,”tandasnya.
Di sisi lain, Haifa menyentil dana pinjaman yang diperoleh pemerintah Lobar sekitar Rp. 150 miliar. Dana tersebut dipergunakan untuk membangun sejumlah proyek strategis di kabupaten tersebut. Salah satunya pembangunan RSU Tripat, Lobar, Rp.76 miliar dan sisanya telah dibagi ke proyek-proyek lainya.
“Yang menarik perhatian, kami memiliki rekaman yang menyebut, adanya dugaan sekitar Rp. 300 miliar telah dibagi-bagi ke tim banggar untuk mempercepat proses lelang. Ini akan kami investigasi, ”bebernya.
Kemudian Proyek Jalan di Mandalikan tiga, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), diprakarsai Balai Jalan Nasional (BJN) wilayah NTB. Proyek jalan tersebut memakan anggaran sekitar Rp. 800 miliar. Diduga sekitar Rp. 25 miliar dana fee yang akan berputar di lingkup balai tersebut.
“Kami sudah coba bertemu dengan wasitnya, BP2JK, supaya mereka transparan. Ini juga akan kami selidiki,”pungkasnya.(rin)
0 Komentar