Kembali, Perank NTB Tuntut Pencopotan Tiga Pejabat Dinas

Masa Perank NTB Unjuk rasa digelar, Senin (23/11), menuntut Gubernur NTB memecat tiga pejabat kepala dinas di lingkup Provinsi NTB.

Mataram (postkotantb.com)- Persatuan Rakyat Anti Korupsi (Perank) NTB, kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB, Senin (23/11). Aksi tersebut masih berkaitan dengan persoalan izin eksplorasi aktivitas pengolahan material batu (stone crusher,red) milik PT. Dunia Mas,  berlokasi di perbatasan Dusun Kehe-Nata, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.


Sebelumnya, aliansi ini telah melaksanakan aksi serupa dan melayangkan tuntutan kepada dinas terkait. Namun, sampai saat ini, belum ada kejelasan dari pihak-pihak tersebut. Kali ini, aliansi mahasiswa itu melayangkan tuntutan berbeda.


Dalam Orasinya, koordinator lapangan (Korlap), Rian Saputra menegaskan  tuntutannya agar Gubernur NTB, mencopot tiga pejabat Dinas di lingkup pemerintahan Provinsi NTB.


"Gubernur NTB jangan diam. Segera copot pejabat kepala dinas. Kami menduga ada kepentingan politik,"ungkapnya. 


Pejabat yang dimaksud Diantaranya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


"Mereka harus bertanggung jawab, karena tidak becus mengurus ijin Eksplorasi PT. Dunia Mas,"tegas Ryan.



Ketiga dinas tersebut, diklaim lalai dalam menindaklanjuti persoalan kegiataan eksplorasi PT. Dunia Mas. Padahal, kegiatan eksplorasi itu, menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat. Terutama, warga sekitar lokasi Eksplorasi.


"Aktivitas pertanian warga terganggu. Crusher itu juga mempengaruhi hasil panen gabah. Banyak petani yang gagal panen,"ketusnya.


Menurut hasil investigasi dan analisis di lapangan, beber Ryan, aktivitas Crusher milik perusahaan swasta itu, berdampak pula terhadap ternak warga. Kemudian soal bina lingkungan. Lanjut dia, selama mesin Crusher beroperasi, managemen perusahaan, tidak pernah memberdayakan masyarakat.


"Sumbangsih serta ganti rugi perusahaan kepada masyarakat juga nihil,"bebernya.


Di sisi lain, posisi lokasi pengolahan material batu itu berada di tengah-tengah pemukiman. Di mana, akses jalan yang dilalui moda angkut material berupa dum truk, memanfaatkan akses jalan yang sama. Sehingga aktivitas angkut material kerap memakan korban jiwa. 


"Laju kendaraan dum truk pengejar target muatan, tidak terkontrol, menyebabkan terjadinya kecelakaan,"tandasnya.


Apabila tuntutan tersebut belum mendapatkan respon dan tindaklanjut dari Gubernur NTB, pihaknya akan kembali turun melakukan aksi unjuk rasa.(rin)