BPP HIPMI Akan Gugat Balik Aweng

Ahmad Irawan Kompartemen Hukum, Regulasi dan Perundang-Undangan menyatakan BPP HIPMI akan menggugat balik Aweng

Mataram (postkotantb.com)- Terkait dengan gugatan Sawaluddin alias Aweng terhadap BPP HIPMI di Pengadilan Negeri Mataram, Ahmad Irawan Kompartemen Hukum, Regulasi dan Perundang-Undangan dan Jimmy Pieter Papilaya Departemen Organisasi BPP HIPMI memberikan tanggapan. 


Dalam rilis yang diterima media ini Pieter Papilaya mengatakan BPP HIPMI saat ini fokus pada upaya penataan kelembagaan termasuk didalamnya proses konsolidasi dan regenerasi agar berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan prosedur organisasi. 


Terkait dengan itu lanjut Pieter semua hal yang tidak berbanding Iurus dengan kepentingan tersebut (konsolidasi organisasi, red) akan direspon sesuai ketentuan organisasi yang berdasar konstitusi HIPMI, terlebih menyangkut nama baik dan citra organisasi.


Pieter menambahkan adapun kronologis permasalahan yang dihadapi oleh BPP HIPMI terkait konteks di NTB, yakni terkait ketidakmampuan Sawaluddin untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang yang melibatkan organisasi. 


Dalam rilis ini di jelaskan pada akhir bulan Juli 2020, pihak Hotel Santika Mataram-Lombok menyampaikan surat kepada Ketua Umum BPP HIPMI yang intinya menjelaskan tentang masalah hutang BPD HIPMI NTB sejak Mei 2018 yang sudah dua (2) kali disampaikan surat peringatan namun tidak direspon dengan baik.


Setelah dilakukan penelusuran oleh BPP HIPMI ternyata masalah hutang-piutang tersebut bukan hanya dengan pihak Hotel Santika, namun ada juga dengan Toko Wiwid Lombok (produk oleh-oleh khas NTB) dan pihak rental mobil yang juga belum terselesaikan, bahkan ada yang telah dibawa ke ranah hukum.


"Terkait persoalan tersebut maka BPP HIPMI melalui Koordinator Wilayah Indonesia Timur ditugaskan untuk mengkomunikasikan perihal tersebut dengan saudara Sawaluddin, namun sayangnya tidak mendapat respon yang baik dari yang bersangkutan," ujar Pieter.


Pieter menjelaskan sehubungan dengan agenda konsolidasi organisasi pada bulan Agustus 2020 di Bali, BPP HIPMI mengundang Sawaluddin bersama beberapa BPD HIPMI lainnya. Pada saat itu saudara Sawaluddin membuat surat pernyataan bermeterai untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan konsekuensi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum BPD HIPMI NTB, yang disaksikan oleh unsur OKK BPP HIPMI, Koordinator Wilayah Indonesia Timur BPP HIPMI dan unsur kesekjenan BPP HIPMI.



Pada tanggal 18 Agustus 2020, BPP HIPMI mengadakan Rapat Badan Pengurus Lengkap dengan salah satu keputusan yang diambil adalah menerima pengunduran diri Sawaluddin sebagai Ketua Umum BPD HIPMI NTB dan selanjutnya ditempuh mekanisme organisasi sesuai ART HIPMI pasal 31 ayat 3 untuk menetapkan Pejabat Ketua Umum melalui mekanisme Rapat Badan Pengurus Harian BPD HIPMI NTB.


Ahmad Irawan Kompartemen Hukum, Regulasi mengatakan BPP HIPMI akan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dari yang bersangkutan. Dalam rangka menghadapi gugatan tersebut, BPP HIPMI akan dibentuk dan ditunjuk tim kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili BPP HIPMI di dalam persidangan dan selama perkara tersebut berlangsung di persidangan hingga berkekuatan hukum tetap.


"BPP HIPMI menghormati proses hukum di Pengadilan Negeri Mataram dan akan menggunakan berbagai hak hukum yang dijamin dan diberikan oleh negara. Penggunaan hak hukum oleh BPP HIPMI merupakan bentuk rasa hormat terhadap sistem peradilan di Indonesia," ucap Irawan. 


Terkait dengan materi dan pokok perkara, kata Irawan, BPP HIPMI melalui tim atau kuasa hukum akan menyampaikan jawabannya dalam persidangan. 


"Pada prinsipnya, selain menyampaikan jawaban atas gugatan, BPP HIPMI akan melakukan gugatan balik terhadap penggugat (rekonvensi). Hal mana rekonvensi akan dilakukan berdasarkan alas hak, bukti yang dimiliki oleh BPP HIPMI dan untuk memulihkan citra HIPMI di masyarakat dan pelaku ekonomi yang ada di NTB. Selain itu, tim akan bekerja juga untuk menelusuri adanya indikasi perbuatan pidana yang dilakukan yang bersangkutan saat menjabat Ketua IJmum BPD HIPMI NTB," jelas Irawan.


BPP HIPMI tegas Irawan akan menyerahkan sepenuhnya pada proses peradilan. BPP HIPMI ucap Irawan meminta seluruh kader HIPMI NTB tetap fokus pada kegiatan dan rangkaian kegiatan Musyawarah Daerah agar dapat menghasilkan kepemimpinan HIPMI NTB yang dapat memajukan dan menjaga citra nama baik HIPMI di NTB, serta terus produktif di masa pandemi covid-19," pungkas Irawan.(RZ)