Diujung Masa Jabatannya, Suhaili Ajukan Mutasi Sejumlah Pejabat ke BKN

Diakhir masa jabatannya Bupati Lombok Tengah ajukan mutasi untuk mengisi sejumlah jabatan kosong 

Praya (poskotantb.com)-Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM. Suhaili diakhir tahun 2020, sudah mempersiapkan kado istimewa untuk para birokrasinya.

Pasalnya, sejumlah jabatan di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda), Loteng banyak yang kosong dan di akhir tahun 2020 harus terisi.

"Insyaallah akhir tahun ini sudah tak ada lagi jabatan yang kosong, baik eselon II, III dan IV" katanya Sabtu (12/12).

Mengisi jabatan yang kosong lanjut Bupati Loteng dua periode ini, mengingat dimasing-masing jabatan memiliki peran penting dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hal tersebut dinilai penting dan harus segera diisi. 

"Biar indeks prestasi kita terus naik, semua jabatan yang kosong kita akan isi," cetusnya.

Diakuinya, usulan mutasi untuk mengisi jabatan kosong itu telah ia ajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di pusat. Akan tetapi sampai saat ini pihaknya masih menunggu, dan pihaknya memastikan diakhir tahun ini, usulan yang sudah ia kirim sudah ia terima.

"Drap mutasi sudah jadi kok, cuman sekarang tinggal kita tunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," terangnya.

Dibeberkan, jabatan dilingkup pemkab Loteng cukup banyak yang lowong, selain eslon II dan beberapa eslon III dan IV. Sehingga hal tersebut harus segera diisi. 

"Jika ijin dari Kemendagri keluar diakhir tahun, langsung kita lakukan mutasi dan itu kado dari saya untuk para birokrasi," terangnya. 

Adapun jabatan yang kosong untuk eselon II diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala BPBD, Asisten I, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Inspektorat Loteng.

Selanjutnya, jika ada yang berkata kenapa mutasi itu dilakukan usai pilkada apakah itu ada kaitannya dengan politik, baginya itu tidak ada kaitannya, sebab seperti yang ia katakan sebelumnya, mutasi terhalang ijin dari Kemendagri dan dipastikan akan turun ijin tersebut diakhir tahun ini. 

"Mutasi ini kita lakukan tergantung keluarnya ijin dan tak ada hubungannya dengan politik," tutup ketua DPD 1 Golkar NTB. (ap)