Polisi Limpahkan Kasus Pengadaan Lampu Jalan ke Kejari Sumbawa Barat

Dengan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut maka kewenangan penanganan perkara sudah sepenuhnya beralih ke Jaksa Penuntut Umum untuk

 Sumbawa Barat (postkotantb.com) - Unit Tipikor Polres Sumbawa Barat telah menyerahkan tersangka kasus korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya, inisial AS berikut barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

Tersangka merupakan mantan Kepala Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), periode 2013-2018. Penyerahan tersangka pada Selasa (16/2), setelah sebelumnya polisi melakukan penyelidikan sejak akhir 2019. Jaksa mengirim Surat Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah lengkap (P.21).

Dalam perkara ini, tim penyidik dipimpin Kaur Binops Sat Reskrim Iptu Zainal Abidin merangkap Kanit Tipikor, telah menyerahkan hasil sitaan berupa uang muka yang disetorkan oleh tersangka, pada rekanan sebesar Rp. 2.596.000, dan barang bukti beberapa tiang lampu, serta sejumlah dokumen.

Sebelumnya, mantan kades ini diduga telah melakukan korupsi anggaran pengadaan dengan pagu anggaran Rp192.500.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Labuhan Lalar tahun 2018.

Polisi Limpahkan Kasus Pengadaan Lampu Jalan ke Kejari Sumbawa Barat
Polisi Limpahkan Kasus Pengadaan Lampu Jalan ke Kejari Sumbawa Barat

"Dengan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut maka kewenangan penanganan perkara sudah sepenuhnya beralih ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya," ungkap Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Afrijal.

Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Herman Suriyono SIK melalui Paur Humas Ipda Eddy Soebandi S.Sos mengatakan, pengadaan PJUTS di Desa Labuhan Lalar diambil alih oleh kepala desa tanpa melibatkan tim pengelola kegiatan (TPK) pengadaan barang dan jasa.

"Apa yang dilakukan AS ini bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP No 22/2015 tentang perubahan atas peraturan kepala LKPP No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di desa," tegasnya.

Sampai akhir tahun lanjut dia, anggaran pekerjaan tidak dilaksanakan. Tersangka hanya memberikan uang muka saja kepada pihak penyedia yang ditunjuk tanpa ada tindaklanjut pembayaran barang.

"Artinya pekerjaan tersebut fiktif atau tidak dilaksanakan, padahal AS telah mendesak bendahara desa untuk mencairkan anggaran dengan jumlah tersebut setelah dipotong pajak. Akibat perbuatannya, tersangka telah merugikan negara sebesar Rp168.525.000," tandasnya.(SFM)