Mataram (postkotantb.com) - Terbitnya surat edaran (SE) Menteri Keuangan membuat daerah kembali merasakan paceklik anggaran seperti tahun sebelumnya. Wakil Ketua I DPRD NTB, H. Mori Hanafi mengaku pelaksanaan APBD NTB tahun ini sangat berat.
Sebab, Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan sekitar 4 persen dana alokasi khusus (DAU) atau sebesar Rp. 60 miliar akan mengalami refocusing untuk pembayaran operasional vaksinasi.
Jatah DAU Provinsi NTB 2021, sekitar Rp 2 Triliun. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengalokasikan sekitar 30 persen atau sebesar Rp. 38 miliar dari dana insentif daerah (DID). Apabila tidak dilaksanakan, pusat akan melakukan pemotongan secara sepihak. Soal vaksin akan dibayar langsung oleh pemerintah pusat.
 |
| Wakil Ketua I DPRD NTB, H. Mori Hanafi |
"Tentunya ada pergeseran sebagian program dan semua belanja daerah akan kita sisir. Semakin ketat alokasi anggaran kita tahun ini akibat Covid 19 dan untuk pembayaran operasional Vaksinasi ini," ungkapnya dikonfirmasi, Rabu (10/2).
Lebih lanjut, selain provinsi kebijakan tersebut berlaku untuk 10 kabupaten kota di NTB. Namun pemprov melalui Bapedda, Dinas Kesehatan dan BNPB belum melakukan koordinasi sepenuhnya ke pemerintah kabupaten kota.
"Seharusnya semua sudah selesai. Vaksinasi ini harus disegerakan. Biar sama-sama selesai mana tanggung jawab provinsi, mana tanggung jawab kabupaten. Tapi itu belum dilakukan," imbuhnya.
Sementara ini, dewan belum menentukan kesimpulan terkait jumlah vaksin serta penerima vaksin tersebut. Karena sampai saat ini, dinas terkait belum memberikan laporan. Kendati demikian dewan memastikan daerah tidak membayar kebutuhan vaksin dan mengawasi proses distribusi serta kesiapan tempat penyimpanan vaksin di daerah kabupaten kota.
"Mudah-mudahan di daerah kabupaten kota sudah memiliki infrastruktur memadai untuk menyimpan vaksin," tandasnya.(RIN)
0 Komentar