Kasta NTB Soroti Tuntutan Rencana Demo FKD

 

 

BERITAKINI Poskotantb.com Lombok Tengah – Kasta NTB menyoroti rencana demonstrasi Forum Kepala Desa (FKD) di Lombok Tengah (Loteng) NTB.

Disebutkan, pada saat demontrasi tersebut, FKD mengusung beberapa tuntuta diantaranya, menolak intervensi pihak luar terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, meminta Pemkab menertibkan lembaga atau ormas yang disinyalir tidak berizin atau bodong.

Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris pada Minggu 30/5/2021 kepada Radio Talenta Lombok mengatakan, melihat tuntutan para kades untuk menolak intervensi pihak eksternal dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah bentuk kekhawatiran untuk mendapatkan koreksi dari pihak lain.

Seharusnya lanjut Lalu Wink Haris, jika aturan yang mengatur soal pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa itu mengacu pada UU no 6 tahun 2014 dan Permendagri no 67 tahun 2017, maka tidak akan ada masalah yang akan muncul terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

“Walaupun itu merupakan wewenang kades tetapi harus berdasarkan aturan dan mekanisme yang di atur dalam sebuah proses yang prosedural dan legal, bukan atas kehendak dan semau gue. Kalau kades berusaha menutup celah intervensi dan pengawasan pihak lain, maka itu berpotensi terjadinya praktek abuse of power dan overlap kewenangan yang tidak ada batasnya dan ini tentu tidak bagus karena akan menjadi absolute power di tangan satu orang saja,”urai pria gondrong ini.

Praktek-praktek pelanggaran aturan lanjut Lalu Wink Haris, sering terjadi dan dibuktikan dengan kalahnya beberapa kepala desa dalam tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas beberapa kasus pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

“Ini membuktikan kalau tidak semua produk yang dihasilkan oleh kades sesuai dengan aturan. Dan disanalah ruang bagi semua pihak untuk memberikan masukan dan koreksi. Jangan merasa dan mau menang sendiri sajalah, sebab mengelola negara kan ada aturannya,”tandasnya.

Pada tuntutan lainnya lanjut pria yang memilih hidup poligami ini,  terkait dengan legalitas beberapa lembaga atau ormas yang dianggap bodong.

Kasta sepakat, bahwa hal tersebut memang perlu menjadi atensi pemerintah daerah dalam hal ini BaKesbangPoldagri kabupaten Lombok Tengah, sebab dalam setiap pendampingan dan advokasi yang bersumber dari aduan masyarakat memang perlu lembaga-lembaga yang punya legalitas formal yang jelas.

“UU ormas mengatur soal semua ketentuan soal izin dan sejenisnya,”imbuh Lalu Wink Haris.

Tetapi tandas Wink,  dalam pandangan Kasta NTB, keputusan untuk melakukan demonstrasi oleh para kades ini tidak relevan, kurang bijaksana dan terlihat tidak pada tempatnya.

“Sebaiknya para kades fokus menuntaskan berbagai agenda kerja mereka di desa saja, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan memantapkan eksekusi program-program di desa. Supaya benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat,”saran pentolan aktivitis yang kerap tanpa gentar bersuara kritis ini.

Lombok Tengah ini lanjut Lalu Winks Haris, punya PR yang cukup besar soal jumlah masyarakat miskin yang dominan masih berada di desa-desa.

“Jadi sebaiknya para kades fokus mengurus hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakatnya daripada demonstrasi untuk hal-hal yang tidak substantif,”saran Lalu Wink Haris menutup pernyataanya.(red)