PT AMNT Diduga Penjajah di Tanah KSB

Sumbawa Barat (postkotantb.com)- Keadaan pasar tradisional di Kecamatan Maluk setelah adanya peralihan dari PT Newmont ke PT AMNT sangat memprihatinkan. Bahkan bisa dikatakan meninggalkan kesan yang buruk,disebabkan PT AMNT tidak berpihak ke para pedagang tradisional. 

Kebijakan PT AMNT itu tidak disebabkan oleh adanya Covid-19. Sebelum Covid-19 pun PT AMNT sudah menutup komunikasi dengan masyarakat sekitar. Contohnya dengan menghilangkan hubungan terhadap komunitas di lingkungan sekitarnya (comunity relation). 

H Mahfut Alhasni, selaku Serikat Pembina Pedagang Pasar Maluk (SPPM) mengatakan, saat PT Newmont masih melakukan penambangan di wilayah itu, banyak kesan baik yang ditinggalkan. Bahkan PT Newmont sangat peduli dan bertanggung jawab atas masalah sosial dan lingkungan. 

''Untung PT Newmont dulu yang masuk di kampung kami untuk melakukan penambangan ini. Sehingga banyak kesan baik yang ditinggalkan,'' kata Mahfut, Sabtu (24/7).

Diakuinya, selama ini jika PT AMNT yang lebih dulu melakukan penambangan, ia memastikan akan banyak kerugian yang akan ditimbulkan, lebih lagi dengan terbatasnya SDM lokal sehingga masyarakat mudah untuk dibodohi. Hal itu tidak sesuai dengan semboyan PT AMNT yang mengatakan "PT AMNT Mewarisi Bumi KSB yang Lebih Baik".

''Sekarang saja PT AMNT masih beroperasi, tetapi KSB sudah seperti kota mati. Apalagi jika nanti tambang ini berakhir,'' ujar Mahfut. 

Ia meminta spanduk yang dipampang pada sepanjang jalan di KSB diturunkan karena hal tersebut dianggapnya suatu pembodohan kepada masyarakat. Dengan kondisi ini, Pemerintah KSB dianggapnya hanya menutup mata karena terkesan ada kepentingan ke pihak perusahaan sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak untuk mengambil kebijakan. 

''Pemerintah dengan kondisi ini hanya menutup mata karena diduga mereka memiliki kepentingan di perusahaan sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak,'' pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua LSM Peduli KSB Agus Sofyan mengatakan, seharusnya pemerintah tidak lagi melakukan pembatasan dan meminta rencana kerja diubah supaya perekonomian masyarakat kembali pulih. Terutama bagi para pedagang kecil. Pemerintah daerah diharapkannya tidak menutup mata karena hal itu merupakan tanggung jawabnya. 

Selain itu, ia sangat menyayangkan progres pembangunan smelter sampai dengan saat masih belum terlihat, sementara ijin ekspornya sudah berjalan. 

''Pemerintah harus tegas dalam hal ini,'' ujar Agus. 

Sementara itu, Kabag Humas Pemda KSB Abdul Muis saat dikonfirmasi media ini via telepon tidak memberikan tanggapan bahkan terkesan menutup diri tentang kondisi ini. Padahal sebagi putra asli daerah ia diharapkan mampu lebih peka terhadap permasalahan ini. (Erwin).