Ibnu Salim: Program Beasiswa NTB Sudah Diaudit BPK

Redaksi Post Kota

Kepala Inspektorat NTB, Ibnu Salim.

 POSTKOTANTB, Mataram- Laporan LSM Garuda terkait program Beasiswa dan Kehumasan Pemprov NTB ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak Inpektorat NTB angkat bicara.

"Kami tidak menyalahkan siapapun, sebab itu haknya lembaga. Yang ingin kami katakan, Program beasiswa kepada masyarakat berprestasi, sudah di audit secara rinci oleh BPK RI perwakilan NTB dan sudah masuk dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020," ungkap Kepala Inspektorat NTB, Ibnu Salim, dikonfirmasi Jumat kemarin.

Secara teknis, dia menyebut, Program beasiswa ini dilaksanakan berdasarkan pergub nomor 49 tahun 2020 dan dikelola dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, dengan sebesar Rp. 29.239.000.000, dengan realisasi Rp. 26.370.330.932.

Nilai yang demikian diperuntukan sebagai bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa NTB yang Berprestasi. Berkaitan dengan nama-nama mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa, akan ditentukan melalui seleksi oleh tim, dengan tujuan perguruan tinggi luar dan dalam negeri.

"Program ini sudah diaudit oleh BPK dengan temuan terdapat kelebihan pembayaran komponen biaya beasiswa sebesar Rp. 87.030.000, adapun temuan ini sudah disetor Lunas ke KAS daerah. Artinya sudah tidak ada temuan keuangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Termasuk kegiatan kehumasan, terdapat temuan kelebihan pembayaran jasa publikasi sebesar Rp. 3.000.000, yang juga telah disetor ke KAS daerah," jelasnya.

Selanjutnya, optimalisasi program  yang bertujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB, secara bertahap dan berkelanjutan, Pemprov NTB diminta untuk meningkatkan kualitas verifikasi kelengkapan dokumen siswa dan dokumen pembayaran.

"Sekaligus meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program ini, karena program ini dinilai baik sekali. Dalam upaya meningkatkan wawasan SDM anak-anak NTB. Karena dapat diberikan kesempatan belajar diluar negeri. Seperti ke Malaysia , Polandia, Ceko, Sudan, Rusia. Adanya kekurangan administrasi tentu menjadi evaluasi kami, agar pengelolanya ke depan lebih baik," tandasnya. (RED)