Lombok Tengah (Postkotantb.com)- Wakil Ketua (Waktu) Pemuda Pancasila (PP) Lombok Tengah (Loteng) Fathurahman mengatakan, pengisian jabatan eselon 2 dan 3 di Loteng melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel). Ia menilai itu hanya membuang waktu saja. Pasalnya siapa saja yang akan ditetapkan pansel, sudah dikemas sebelumnya, sehingga pihaknya menilai itu hanya sandiwara dan topeng belaka.
"Saya fikir, kerja pansel sudah tidak jelas, karena hasilnya juga sudah ditentukan sebelumnya, dan saya pikir penentuan melalui pansel hanya topeng dan sandiwaranya Pemda," kata mantan anggota Komisi 3 ini.
Atas hal itu lanjut mantan Dewan termuda periode 2014-2019, pihaknya mengaku prihatin atas cara cara yang dilakukan pemda Loteng dalam menempatkan pejabat dan orang orang yang menjabat di lingkup pemerintahan Loteng.
"Sebagai mantan anggota dewan, yang sudah mengabdikan diri di Pemda dan masyarakat, saya sangat prihatin atas kondisi pemerintahan di Loteng saat ini," ungkapnya.
Kata dia, seharusnya kompetensi dan aturan yang ada menjadi acuan bukan atas dasar suka dan tidak suka apalagi ada indikasi main uang. “kita patut menduga dengan syarat yang tidak mewajibkan diklatpim pada proses administrasi pansel ini jelas ada permainan dan pengaturan sebelumnya,” tegas alumnus Ilmiah Mispalah ini.
Dikatakan, pihaknya setuju jika ada regenerasi dalam jabatan di Loteng namun tidak kebablasan dan menabrak aturan yang ada, dia juga menilai jabatan adalah amanah yang harus di jalankan dengan sungguh sungguh dari karier bawah menengah lalu atas.
"Jangan sampai memaksakan orang untuk menduduki jabatan padahal ilmunya belum sampai, atau bukan begronnya," sindirnya.
"Kami akan terus mengawasi kinerja pansel yang sudah luntur dari kepercayaan publik ini, sejak orang orang ini jadi pansel Sekda, direksi dan dewas PDAM sampai pejabat pratama sekarang masyarakt sudah tidak percaya lagi kinerjanya, hanya menghabiskan anggaran saja padahal hasilnya kita duga sudah ada duluan.” Terang ketua Pemuda Muslimin NTB ini.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Lalu Firman Wijaya mengatakan, melakukan pansel dalam menempatkan pejabat, itu adalah amanat dan wajib hukumnya dilaksanakan.
Selanjutnya masalah dugaan sudah ditentukan siapa saja yang akan mengisi jabatan tersebut, pihaknya mengharapkan, jangan sukzon atau buruk sangka, sebab itu bisa mendatangkan dosa.
"Pansel itu wajib dilakukan, guna mengisi jabatan eselon 3 dan 2, dan pansel sudah diatur pemerintah. Oleh karenanya saya berharap kita jangan sukzon dan buruk sangka," pintanya "Tidak melaksanakan pansel, itu sama artinya dengan melawan aturan dan menyalahi aturan," sambungnya.
Adapun pengumuman pendaftaran nomor: 800.1/PANSEL-JPTP/2021 tentang seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkup Pemkab Loteng.
Dalam pengumuman tersebut, disebutkan jabatan-jabatan yang akan diisi antara lain.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan.
Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (AP)
0 Komentar