Lombok Utara, (postkotantb.com) - BPBD Kabupaten Lombok Utara tengah menyusun dan memutakhirkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2022-2026.

Beberapa alasan yang mendasari pemutakhiran Dokumen RPB lantaran adanya kebutuhan sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana, dengan kebijakan pembangunan yang lain seperti RPJMD.

Dari itu, BPBD KLU dengan dukungan Program Siap SIAGA, bekerjasama dengan BPBD Provinsi NTB, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia akan melaksanakan kegiatan kerja studio. Kerja Studio ini dalam rangka menyusun draft dengan pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan dan Katalog Satu Data Bencana yang efektif dan komprehensif.

Analis Kebencanaan Subkoordinator Pencegahan, Agus Heri Pramono, ST menjelaskan, dalam pemutakhiran RPB tahun ini, BPBD Kabupaten Lombok Utara difasilitasi oleh SIAP SIAGA.

"SIAP SIAGA ini salah satu NGO yang mengelola program kemitraan Indonesia-Australia di bidang penanggulangan bencana," ujarnya.

Penyusunan RPB ini lanjut Agus, adalah kelanjutan dari program di tahun sebelumnya yang berfokus pada pemutakhiran dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).

Di dalam penyusunan RPB sendiri, BPBD Kabupaten Lombok Utara menggandeng beberapa mitra di Tim Penyusun untuk memaksimalkan fungsi keterwakilan sekaligus untuk memperluas akomodasi isu yang bisa diangkat di dokumen RPB.

Tahapan penyusunan RPB ini, dimulai dengan penyusunan draft awal, penyusunan draft awal ini dilakukan melalui Kerja Studio dengan melibatkan perwakilan OPD, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten, LSM yang bergerak di isu kebencanaan, gender, dan disabilitas, serta lembaga kerelawanan yang bergerak pada upaya pengurangan risiko bencana.

"Di dalam prosesnya, Kerja Studio diselenggarakan dengan diskusi dan analisis data untuk penggalian isu strategis berdasarkan kondisi dan kebutuhan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Lombok Utara," papar Agus.

Salah satu hal menarik dari proses partisipatif ini lanjut Agus, adalah dengan dilibatkannya organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Lembaga ini dipandang cukup potensial untuk memaksimalkan pendampingan dan pelibatan kelompok rentan dalam kegiatan berbasis pengurangan risiko bencana. (@ng)