Breaking News

Pendapat Akhir Bupati KSB Terhadap Penetapan Perda APBD TA 2023

 


Sumbawa Barat, (postkotantb.com) - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Dr. H. W. Musyafirin, MM., sampaikan pendapat akhir terhadap penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pemaparan itu disampaikannya dalam Sidang Paripurna ke 28 pada selasa, (4/10/2022).

Dalam penjelasan Bupati KSB menyampaikan terima kasih atas kerja keras banyak pihak khususnya DPRD KSB yang telah memberikan catatan dan rekomendasi.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan poin - poin yang disimpulkan dari catatan rekomendasi DPRD terhadap Raperda APBD TA 2023. Dari segi Pendapatan Daerah, Bupati mengutarakan 5 poin utama.

Pertama, Pemerintah Daerah bekerja keras meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedua, Pemda melakukan upaya Intensifikasi dan eksterntifikasi sumber - sumber  PAD.

Ketiga, pada peningkatan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Keempat, meningkatkan dana bagi hasil dengan provinsi melalui penarikan pajak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (TMDU) di wilayah KSB.

Kelima, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Terkait Belanja Daerah, kebutuhan sektor pendidikan disebut paling sedikit 20 persen dari belanja daerah.

Belanja urusan kesehatan paling sedikit 10 persen dari belanja langsung SKPD yang menangani fungsi kesehatan.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari Dana Perimbangan melalui DAK. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada desa juga bernilai 10 persen.

Penggunaan Dana Transfer Umum DBH dan DAU digunakan minimal 25 persen untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Sementara, pemenuhan belanja untuk program yang bersumber Dana Transfer yang bersifat mengikat dialokasikan sesuai petunjuk teknis yang sesuai.

Belanja daerah juga diarahkan untuk pembentukan karakter masyarakat berakhlak mulia dan perlindungan sosial.

Lebih jauh, Aspek Pembiayaan daerah digunakan untuk menggerakkan perekonomian daerah termasuk berupaya memberi dampak ketenagakerjaan.

Selebihnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dihitung secara cepat dan rasional. Perhitungan ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi belanja SKPD dan realisasi pendapatan daerah daerah.

"InsyaAllah hal tersebut akan dilaksanakan dengan sungguh - sungguh oleh pemerintah daerah," ujar Bupati KSB. (HS)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close