Breaking News

Pansus DPRD Temukan 12 Point Penyebab Rendahnya Realisasi PAD Lotim

 


Lombok Timur, (postkotantb.com) – Wakil Ketua DPRD Lombok Tumur, H. Daeng Paelori memimpin rapat paripurna hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memenuhi target di tahun 2022. Agenda yang dihadiri dihadiri Sekda Lotim HM. Juaini Taofik tersebut bertempat dirupatama DPRD Lombok Timur, Senin (09/01/2023).

Dalam rapat, Pansus membeberkan 12 point penyebab rendahnya realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lotim. Diantaranya ada kebocoran pada biaya pungut yang masih tinggi, banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan, kurangnya kesadaran masyarakat, banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang digali oleh instansi lebih tinggi, kemudian pajak kendaraan bermotor (PKB), termasuk tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, sebab semua jenis pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung, ditarik pemerintah pusat.

Laporan pansus berlanjut lebih dalam ketika hasil temuan Pansus saat dibacakan oleh salah satu anggota Pansus, Farouk Bawazier. Farouk menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, diantaranya melihat masih terbatasnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang professional dan kompeten. Untuk itu Pansus meminta upaya untuk peningkatan kompetensi serta komitmen SDM pengelola pajak retribusi.

Disarankan pula agar sedapat mungkin dianggarkan melalui masing-masing OPD pengelola pendapatan, kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, digitalisasi, dan pemungutan PAD secara daring (online). Hal ini menyangkut masih adanya pembayaran pajak retribusi yang tidak disertai bukti penerimaan yang sah.

"Perlu diingat juga belum terbangunnya sistem pemantauan secara rill time pada pos penerimaan PAD yang ada,” kata Farouk.

Pada kesempatan itu juga Pansus menyampaikan pentingnya menyusun rencana strategis peningkatan PAD dalam periode tertentu dan implementasinya dalam bentuk rencana rencana aksi peningkatan PAD.

Hal tersebut lanjut Farouk, tentu harus dibarengi implementasi yang konsisten, baik secara program maupun dukungan anggaran. Sehingga perlu mendorong optimalisasi kerja sama antar pihak di berbagai bidang, utamanya terkait pengembangan sistem elektronik di seluruh pos potensial penerimaan PAD.

”Pemerintah daerah juga harus memperhatikan lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pendukung pada OPD yang nilainya PAD-nya besar," tandasnya.(Mul)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close