Lombok Barat (postkotantb.com) - Pemkab Lombok Barat (Lobar) di bawah kepemimpinan Bupati Fauzan Khalid dan Wakilnya Hj Sumiatun terus menorehkan prestasi cemerlang. Setelah berhasil meraih berbagai prestasi membanggakan di tingkat nasional maupun propinsi, Pemkab Lobar kembali meraih prestasi spektakuler, yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB.


Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK perwakilan NTB terhadap LKPD Kabupaten Lobar tahun 2022 ini diterima oleh Wabup Lobar Hj. Sumiatun dan Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah di Ruang Auditorium Lantai 3 BPK perwakilan NTB di Mataram, Jumat (12/5/2023).

Wabup Lobar Hj. Sumiatun mengatakan, hal ini merupakan prestasi yang spektakuler dan membanggakan bagi masyarakat Lobar. Hal ini karena Kabupaten Lobar berhasil mempertahankan predikat WTP 9 kali berturut-turut. Ia mengatakan, hal ini merupakan kerja keras semua pihak di Pemkab Lobar.

"Ini adalah prestasi kita bersama dan kebanggaan bagi masyarakat Lobar. Tentunya hal ini merupakan hasil kerja keras semua pihak sehingga WTP ini dapat tetap kita pertahankan sebanyak 9 kali berturut-turut," ujarnya.


Dalam kesempatan ini pihaknya bersama Bupati H. Fauzan Khalid menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras semua jajaran pemerintah kabupaten sehingga prestasi ini dapat diraih. Ia berharap agar semua jajaran pemerintah daerah tetap bekerja sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku agar pembangunan berjalan dengan baik dan lancar.


Menurutnya, hal ini menjadi kunci penting agar LKPD Kabupaten Lobar tetap memperoleh opini WTP. Selain itu, hal ini menjadi salah satu yang penting agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Wabup menyampaikan segala sesuatu yang berjalan dengan aturan tentunya hasilnya akan baik dan lancar.

"Dengan opini WTP ini marilah kita terus bekerja maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku agar opini WTP ini dapat kita pertahankan dan pembangunan berjalan lancar," sambungnya.

Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana menyampaikan, dari delapan kabupaten/kota di NTB yang menerima LHP tahap I ini, semuanya memperoleh predikat WTP. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata dari pemerintah daerah bersama DPRD untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik. Ia berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.


"Penyerahan LHP ini dapat kami serahkan tepat waktu sesuai dengan aturan. Kami berharap agar capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin baik,'' sebutnya.

Dalam penyerahan LHP tahap I ini, sambutan disampaikan oleh Perwakilan Ketua DPRD se-NTB yang diwakili oleh Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi. Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan sambutan dari perwakilan kepala daerah se-NTB yang diwakili oleh Bupati Lombok Timur H.M Sukiman Azmy. Acara ini berlangsung dengan tertib dan lancar.


Hadir dalam acara penyerahan LHP BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di NTB Tahap 1 ini antara lain Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana, Wabup Lobar Hj. Sumiatun, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah serta Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat. (Wan)