Kepala Kantor Wilayah BPK NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., AK., CA, CSFA, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada pemda KLU yang diterima oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu,SH. FOTO: @ng Jaharuddin postkotantb.com KLU

Mataram (postkotantb.com) - Tanpa sela, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara meraih Predikat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) yang kesembilan secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB (12/5/2023).

Penghargaan sendiri disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPK NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., AK., CA, CSFA, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada KLU yang diterima oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama dengan Ketua DPRD KLU Artadi S.Sos.


Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok utara benar-benar teruji. Hingga saat ini sudah 9 kali berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pada sambutannya Kalan BPK NTB Ade Iwan Ruswana mengatakan bahwa  BPK sudah memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 kepada delapan Kabupaten/Kota di NTB dan dari hasil audit BPK kesemuanya mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

“Kami sudah melakukan review dan crosscheck terhadap hasil LKPD Pemerintah Daerah di NTB ini dan terbukti gercep memberikan laporan keuangannya,”ucapnya

Ade Ruswana sendiri mengatakan bahwa hasil audit dari keuangan di Kabupaten Bima,KSB,KLU,Lotim,Dompu,Lobar, serta Kota Mataram dan Kota Bima, semuanya sudah cukup transparan dan akuntabel sehingga bisa memberikan data yang cukup banyak untuk laporan selanjutnya ke BPK Pusat.


“Saya berharap tidak ada temuan yang mempersulit pendataan bagi para auditor BPK, sehingga kerjasama BPK dan Pemda atau Pemkot di NTB bisa berjalan dengan sangat baik,"harapanya.

Sementara itu Bupati Djohan saat diwawancarai postkotantb.com, menyampaikan WTP yang kesembilan merupakan apresiasi dari BPK NTB kepada Pemda KLU atas kinerja sungguh sungguh dalam rangka melaksanakan kewajiban sesui dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan WTP.

“Terima kasih pada Kepala PD,para Staf yang bekerja sungguh sungguh dalam mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditentukan,"ucapnya.

Terpisah Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, H. Zulfadli SE, mengatakan, Alhamdulillah dan bersyukur Syukur, berhasil mempertahankan opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda KLU dari BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat.

Ucapan Terimakasih tiada terhingga kepada semua Perangkat Daerah (Kepala-OPD) atas kerjasamanya yang baik sehingga predikat WTP ini dapat di pertahankan untuk 9 kali tanpa sela.
 

Inspektorat sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK NTB beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.



Pemerintah KLU dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan good governance khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut, ucap Zulfadli

Kegiatan ini juga dihadiri oleh delapan Kepala Daerah di NTB, Ketua DPRD, Kepala BPKAD, serta para Inspektur Inspektorat kabupaten/ kota.(@ng)