Para Guru SMK Negeri dan Swasta yang mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja terhadap Program SMK Tahun 2023 di Hotel Lombok Plaza, Kota Mataram, Jumat (4/08).

Mataram (postkotantb.com)-  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, kembali menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja terhadap Program SMK Tahun 2023, Jumat (04/08). Dalam rangka mengetahui perkembangan akreditasi, angka DO dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri maupun swasta.

Rakor tersebut, menghasilkan sejumlah evaluasi yang dilaksanakan sesuai basis data. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, H Aidy Furqon, melalui Kepala Bidang SMK, M Khaerul Ihwan menyampaikan, Khusus yang berkaitan dengan akreditasi, dari 350 SMK tersebut, sekitar 43 persennya tercatat terakreditasi A dan B.

Sedangkan sisa yang 57 persen dinyatakan kadaluarsa, ada pula yang belum SMK terakreditasi, dan Akreditasi C. Angka tersebut didominasi oleh sekolah swasta.

"Dari 350 SMK tadi, yang negeri itu 100 SMK dan dari jumlah SMK negeri ini, tercatat sekitar 75 persen yang terakreditasi A dan B. Kalau swasta jumlahnya 250 SMK yang sekitar 30 persennya itu terakreditasi A dan B. Sisanya belum terakreditasi, kadaluarsa dan akreditasi C," terang Ihwan.

Menurutnya, penilaian akreditasi SMK diperoleh dari pemenuhan delapan standar pendidikan. Termasuk soal sarana prasarana dan kemampuan internal, serta pemenuhan kurikulum dan admisi guru.

"Setelah evaluasi dan mapping ini nanti akan ada tindakan berikutnya, apakah sekolah butuh pendampingan atau bagaimana nantinya. Kami juga masih punya PR untuk meningkatkan akreditasi SMK negeri. Seperti di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Dompu, dan Bima," jelasnya.

Kemudian berkaitan angka DO SMK yang sebelumnya angka penilaian kinerja ditargetkan 0,57 persen, kini naik ke posisi 0,5 persen. Dilanjutkan dengan Treasure Study, berdasarkan Basis Data hasil pengukuran tingkat kelulusan siswa SMK, tercatat sekitar 35 persen. Baik yang sudah bekerja, melanjutkan studi ke perguruan tinggi, maupun yang berwirausaha.

"Untuk Mapping yang sekarang ini, kami minta para kepala sekolah data yang rill dan rinci baik yang bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Dari basis data tadi, baru bisa kita simpulkan kebijakan untuk DAK 2024 supportnya seperti apa,"

"Kalau berdampak pada serapan, kita kasih RPS, begitu juga dengan DO, kita kasih RKB. DAK ini keputusan pusat, tetapi kami di daerah memiliki skala prioritas usulan," tutupnya.(RIN)