 |
| Sekretaris KNPI Lobar, Yaopan. |
Lombok Barat (postkotantb.com) - Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Barat (Lobar), Yaopan mengaku prihatin dengan banyaknya informasi di tengah masyarakat terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Pasalnya, informasi itu menyebut adanya oknum ASN yang diduga mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lobar. Informasi ini menurutnya, menjadi bumerang bagi Pemkab Lobar.
"Jadi kesannya, Pemkab Lobar tidak mampu menata mental para ASN, khususnya menjelang kontestasi politik pilkada," ungkap Yaopan, Sabtu (31/08).
Seharusnya sebagai ASN, harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Karena selain tertuang pada peraturan perundang-perundangan, terang Yaopan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 serta PP Nomor 94 tahun 2021 telah menegaskan tentang etika serta larangan bagi ASN untuk terlibat dalam urusan politik praktis.
"Apalagi mengajak sesama ASN atau masyarakat untuk mendukung salah satu Paslon. Itu sudah melanggar dan memupuk keraguan masyarakat terhadap netralitas ASN di Lobar," tegasnya.
Karenanya ia mendesak agar Pemkab Lobar segera membuatkan Posko Pengaduan Masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat proaktif bersama-sama pemerintah daerah mengawal netralitas para ASN.
"Ini juga sebagai langkah untuk menepis anggapan bahwa ada unsur pembiaran dari Pemkab. Jika ada ASN terlibat politik praktis, harus ditindak tegas jelasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lobar untuk menginstruksikan para panwascam agar lebih proaktif lagi dalam mengawasi ASN nakal.
"Biar tidak terkesan duduk manis di sekretariat, hanya menunggu laporan saja. Semoga Pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan damai," harapnya.(RIN)
0 Komentar