 |
| (kiri) Hj Sumiatun-Ibnu Salim dan (Kanan) Nauvar Furqony Farinduan-Hj Khaeratun saat Debat Publik Kedua di Hotel Merumatta Senggigi, Rabu (13/11/2024) malam. |
Lombok Barat (postkotantb.com)- Paslon nomor 03, Hj Sumiatun-Ibnu Salim (MANIS) memastikan, Jika mendapat mandat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, akan memperkuat inspektorat kabupaten dalam tiga Aspek Yaitu Penjaminan Mutu, Consulting dan Early Warning System.
Hal ini disampaikan pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim, saat merespon jawaban Paslon Nomor 01, Nauvar Furqony Farinduan-Khaeratun (Rintun), dalam Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 di Hotel Merumatta Senggigi, Batulayar, Rabu (13/11/2024) malam.
"Ini akan kami tuangkan dalam kebijakan daerah," tegas Calon Wakil Bupati Lombok Barat dari Pasangan Nomor 03, Ibnu Salim.
Selain itu, lanjut dia, pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim akan mengandeng aparat penegak hukum (APH). Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Negeri (Kejari), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan pendampingan dalam rangka memperkuat tata kelola Pemerintahan Lombok Barat.
Sebelumnya, Paslon Nomor 01 memaparkan terkait konsepnya dalam rangka menciptakan Good Governance, dengan penguatan serta transparansi melalui pemanfaatan digitalisasi hingga ke pemerintah desa dan memastikan seluruh desa dapat terfasilitasi fasilitas wifi. Bagi pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya sebatas jaringan internet
"Jadi kami bukan lagi sebatas bicara tentang digitalisasi. Tetapi bagaimana konsep tata kelola pemerintahan yang baik, dapat terlaksana dan dituangkan dalam kebijakan kepala daerah," tandas Ibnu Salim.(RIN)
Hal ini disampaikan pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim, saat merespon jawaban Paslon Nomor 01, Nauvar Furqony Farinduan-Khaeratun (Rintun), dalam Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 di Hotel Merumatta Senggigi, Batulayar, Rabu (13/11/2024) malam.
"Ini akan kami tuangkan dalam kebijakan daerah," tegas Calon Wakil Bupati Lombok Barat dari Pasangan Nomor 03, Ibnu Salim.
Selain itu, lanjut dia, pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim akan mengandeng aparat penegak hukum (APH). Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Negeri (Kejari), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan pendampingan dalam rangka memperkuat tata kelola Pemerintahan Lombok Barat.
Sebelumnya, Paslon Nomor 01 memaparkan terkait konsepnya dalam rangka menciptakan Good Governance, dengan penguatan serta transparansi melalui pemanfaatan digitalisasi hingga ke pemerintah desa dan memastikan seluruh desa dapat terfasilitasi fasilitas wifi. Bagi pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya sebatas jaringan internet
"Jadi kami bukan lagi sebatas bicara tentang digitalisasi. Tetapi bagaimana konsep tata kelola pemerintahan yang baik, dapat terlaksana dan dituangkan dalam kebijakan kepala daerah," tandas Ibnu Salim.(RIN)
0 Komentar